LampuHijau.co.id - Anggota MPR RI F-Golkar Muhammad Fauzi menegaskan, Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sebuah program pribadi, tapi sebuah produk pemerintah yang harus terus berlanjut meskipun Presiden telah berganti.

“Program IKN ini bukan atas nama pribadi seorang presiden, tapi merupakan sebuah produk pemerintahan, karena itu harus ditindaklanjuti siapapun nanti terpilih,” kata Fauzi dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk ‘Keberlangsungan Pembangunan IKN Tanpa Haluan Negara’, di Media Centre Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, (1/3/2023).

Baca juga : KIB Andalkan Program PATEN, Pengamat: Konsepnya Harus Jelas dan Bisa Dirasakan Rakyat

Untuk itu, menurutnya, perlu satu payung hukum kuat untuk menjaga keberlangsungan pembangunan IKN. Seperti diketahui, MPR juga telah mengkaji perlunya. Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan IKN. Namun, ia sependapat bahwa amandemen untuk memasukkan klausul PPHN, mesti dalam suasana yang sejuk.

Hal ini juga pernah disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Mengingat, saat ini sudah dekat menjelang Pemilu 2024.

Baca juga : Bukan Hanya Kata-Kata, Atasi Macet Jakarta Harus dengan Tindakan

Legislator dapil Sulsel ini berharap, setelah Pemilu 2024, PPHN sudah dapat dimuat dalam amandemen UUD 1945. “Karena pada saat masuk di ruang-ruang yang sangat krusial, seperti sekarang menjelang pileg, kemungkinan ini orang melihatnya lebih banyak dari sudut pandang politik, sehingga suasananya harus direda dulu. Mudah-mudahan setelah 2024 kita sudah memiliki ya, pikiran-pikiran atau pokok-pokok haluan negara yang kita harapkan itu sebagai sebuah pengganti GBHN,” tandas Fauzi yang juga Anggota Komisi Infrastruktur (V) DPR ini.

Sementara turut hadir dalam diskusi tersebut Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Achmad Jaka Santos Adiwijaya; Jubir PKB Mikhael Benjamin Sinaga; serta dari Pusat Studi Konstitusi (PUSaKo) Universitas Andalas, Feri Amsari. (Asp)