LampuHijau.co.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah kesal kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani karena memotong anggaran DPR. Menurut Fahri, saat ini antara posisi pemerintah dengan DPR maka yang lebih senang adalah eksekutif.

"Hari ini tidak saja pimpinan, tetapi seluruh anggota dan juga sekjen (DPR) lagi membahas (anggaran), tiba-tiba Menteri Keuangan sunat anggaran DPR Rp2 triliun. Di mana di dunia dalam negara demokrasi orang yang kami awasi itu gampang sekali nyunat (anggaran) kami,” keluh Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Baca juga : Anggota Komisi XI DPR Ultimatum Sri Mulyani

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, DPR mengawasi pemerintah supaya eksekutif lebih efektif. Hanya saja, ujar Fahri, pemerintah melalui selembar surat dari Menkeu justru memotong anggaran DPR yang merupakan lembaga pengawas eksekutif.

“Saya mengawasi pemerintah ya supaya pemerintah lebih efektif, tetapi pemerintahannya dengan selembar surat Menteri Keuangan, 'tolong ya saya potongan anggarannya Rp2 triliun, dari Rp5 triliun tinggal Rp 3 triliun,'" tuturnya.

Baca juga : Menhan Minta Polisi Pertimbangkan Tangguhkan Penahanan Kivlan Zen

Fahri menjelaskan, dalam negara demokrasi itu seharusnya anggaran untuk parlemen dipisah. Menurut dia, dana parlemen di negara demokrasi tidak ada urusannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Artinya, keluar dari rezim APBN.

“Jadi, uang dikelola oleh Kementerian Keuangan parlemennya sendiri. Jadi, keuangannya harus independen, tetapi di Indonesia keuangannya belum independen. Semua belum independen,” tukas Fahri. (ASP)