Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Delapan partai politik menggelar konsolidasi terkait pernyataan sikap menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Konsolidasi ini diinisiasi oleh partai Golkar bersama Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS.
Menurut Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, pertemuan tersebut adalah contoh baik bagi pemilih menjelang Pemilu 2024.
“Itu pesan bagi publik juga ya, bahwa dinamika Pemilu adalah dinamika yang sangat lentur. Oleh karena itu, masyarakat jangan sampai mengalami polarisasi yang membelah persatuan dan kesatuan mereka. Ternyata di antara partai politik pun, meski mereka memiliki beragam pilihan tetapi mereka bisa ditemukan oleh persamaan-persamaan dalam proses pelaksanaan Pemilu,” tuturnya pada Senin (9/1/2023).
Pemilu sendiri, menurut Titi, akan menjadi pembelajaran bagi rakyat bahwa dalam perbedaan sekalipun, tetap ada persamaan yang membuat dinamika politik di tengah perbedaan itu bisa tetap menemukan kesamaan. “Bahwa dalam perbedaan sekalipun, tetap ada persamaan yang membuat dinamika politik di tengah perbedaan itu bisa tetap menemukan kesamaan. Kita juga begitu, meski pilihan politik berbeda dalam banyak dimensi, kita akan bisa menemukan kesamaan,” jelas Titi.
Baca juga : Kapolri Ajak Kiai dan Santri Pondok Buntet Pesantren Jaga Persatuan dan Kesatuan
Dia menegaskan, Pemilu itu harus dihadapi dengan logika dan memiliki program. “Justru Pemilu itu harus dihadapi dengan logika, akal sehat dan bisa diwujudkan kalau kita berorientasi pada gagasan dan program,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, mengatakan, silahturahmi antarpartai ini mempunyai tujuan untuk silahturahmi demi terciptanya tahun politik yang teduh. “Kita duduk bersama, kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antarpartai politik. Kita ingin di tahun 2023 di tahun politik ini teduh. Nah, keteduhan akan tercipta jika ada komunikasi antarpartai politik,” tuturnya, beberapa waktu lalu.
Menurut Airlangga, walaupun berbeda-berbeda prioritas dan agendanya, tetapi ada kesamaan. Kesamaaan tersebutlah yang dicari terutama menghadapi pemilu 2024 nanti.
"Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur," tambah Airlangga.
Baca juga : Mandat Politik Mega ke Puan, Pengamat: Pesan untuk Persiapkan Diri di Pilpres 2024
Sementara Analis politik Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan, ada kelemahan dan kelebihan dari sistem proporsional tertutup. Adapun kelemahannya, pertama, sistem proporsional tertutup mengurangi interaksi dan intensitas kader partai dengan pemilih. Calon legislatif (Caleg) yang terpilih juga bakal jarang turun bersosialisasi, menyapa dan menyalami masyarakat secara langsung. Pasalnya, Caleg yang terpilih bertanggung jawab langsung kepada partai bukan konstituen.
"Sumber kekuasaan bukan daulat 'rakyat', tapi daulat 'elite' parpol," terangnya, Senin (9/1/2023).
Selain itu, sistem proporsional tertutup juga cenderung membuat Caleg tidak mau bekerja keras untuk mengkampanyekan dirinya dan partai. "Sebab mereka percaya yang bakal dipilih adalah Caleg prioritas nomor urut satu, bukan basis suara terbanyak, itu artinya menurunkan persaingan antar kader internal Caleg," jelasnya.
CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting itu menambahkan, sistem proporsional tertutup cenderung kurang sesuai untuk partai baru dan partai kecil yang belum terlalu dikenal. Dikatakan Pangi, Sistem itu juga belum cocok untuk partai populis yang belum kuat dan belum tumbuh secara merata sistem kaderisasinya.
Selain itu, akan membuat penguatan oligarki di internal partai politik dan memungkinkan adanya pengutamaan kelompok dan golongan tertentu. "Proporsional tertutup dikhawatirkan seperti memilih kucing dalam karung, pemilih banyak enggak kenal dengan daftar list nama calegnya. Sebab pemilih tidak merasa dekat dengan pemilihnya," tambahnya.
Kendati demikian, Pangi menilai, munculnya keinginan kembali ke desain sistem pemilu proporsional tertutup merupakan koreksi dan kritik terhadap penyelenggaraan sistem proporsional terbuka. Menurutnya, kompleksitas dan realitas sistem pemilu proporsional terbuka cenderung terkesan melemahkan partai politik.
"Sistem proportional terbuka kekuatan ada pada figur kandidat populis, melemahkan partai politik, tidak ada pembelajaran dan tidak menghormati proses kaderisasi di tubuh partai politik. Sementara proporsional tertutup menguatkan institusi kelembagaan partai politik,” tandasnya. (Asp)
