Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Pakar Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai, pemerintah harus berupaya untuk menaikkan angka realisasi investasi. Pemerintah juga harus mampu membuat investor asing masuk dan membuka usaha di Indonesia.
Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menerjemahkan optimisme pada kondisi perekonomian Indonesia di tengah gejolak global.
"Saya kira untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi, maka mau tidak mau investasi dari luar harus masuk ke Indonesia. Jadi, saya kira fokusnya bagaimana meningkatkan investasi itu," tutur Fahmy, Selasa (3/1/2023).
Ia menilai, struktur ekonomi Indonesia masih cukup kuat dalam menjalani tahun 2023, meski diprediksi punya banyak tantangan. Ekonomi Indonesia akan dihadapkan pada ekonomi dunia yang masih berkutat dengan proyeksi pelambatan ekonomi, ancaman krisis pangan dan energi, hingga bayang-bayang resesi global.
"Saya melihat pondasi struktur ekonomi Indonesia ini relatif kuat. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, tahun depan diperkirakan 5,2 persen, inflasi di bawah dobel digit. Artinya, dengan modal seperti sekarang ini, ke depan itu saya masih yakin dan optimistis bahwa prospek ekonomi Indonesia akan sangat bagus," ungkapnya.
Baca juga : Wali Kota Jaksel Pastikan Bantuan Korban Kebakaran Mampang Terpenuhi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan optimismenya pada kondisi perekonomian Indonesia. Begitu juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Mari kita sambut tahun 2023 dengan penuh rasa syukur, semangat, dan optimisme untuk menjadi individu warga dan komunitas bangsa yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih bersatu dan harmoni, serta lebih maju dan berkah,” tutur Airlangga, beberapa waktu lalu.
Menanggapi hal itu, Fahmy mengatakan, pemerintah juga perlu memberikan insentif fiskal agar menarik investor. Investasi yang bisa dijadikan pilihan adalah hilirisasi tambang.
"Saya kira yang diawali Jokowi dengan melarang ekspor nikel, bauksit, ini kan butuh hilirisasi. Saya kira itu yang harus menjadi fokus, agar kebijakan Jokowi melarang ekspor bisa ditindaklanjuti untuk menambah nilai tambah," jelasnya.
Selain itu, investasi juga mampu membuka banyak lapangan kerja. Hal itu akan sangat membantu ekonomi masyarakat.
Menurut Fahmi, lapangan pekerjaan bisa dibuka dalam jumlah yang besar kalau ada pabrik-pabrik yang beroperasi di Indonesia. Maka perlu ada fiskal insentif agar mereka tertarik investasi di Indonesia.
"Jadi, investasi tadi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, ini hal kritis yang Pemerintah harus memprioritaskan," tandasnya.
Sementara Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di angka 4,5%. Di mana ketangguhan ekonomi dalam negeri diuji, khususnya konsumsi masyarakat, inflasi, dan iklim investasi di tahun politik 2023-2024.
“Masyarakat akan fokus dulu pemenuhan kebutuhan pokok, apalagi ada ancaman resesi global. Kinerja ekspor pun terpengaruh perlambatan di 3 kawasan utama yakni Eropa, AS dan China. Di mana realisasi investasi di tahun politik cenderung penuh tantangan terutama yang berasal dari ketidakpastian kebijakan,” kata Bhima, Selasa (3/1/2023).
Untuk itu, agar Indonesia tidak terseret resesi global, Bhima menyarankan ada beberapa hal yang bisa dilakukan. “Relaksasi pajak khususnya PPN dari 10% diturunkan ke 7-8% untuk jaga tingkat konsumsi rumah tangga dan omset pelaku usaha khususnya ritel yang mulai pulih,” jelasnya
Baca juga : Tahan Kenaikan Suku Bunga Acuan BI, Pemerintah Harus Cepat Turunkan Inflasi
Kemudian Bansos maupun subsidi terus dilanjutkan, khususnya bagi masyarakat terdampak. "Memberikan subsidi transportasi publik dan penambahan armada secara besar-besaran agar masyarakat yang terbebani kenaikan harga BBM bisa beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” harapnya.
Lalu menjelang bulan Ramadhan 1444 H/2023 M, pemerintah harus mengantisipasi harga-harga. “Memutus mata rantai pasokan pangan yang terlalu panjang, sekaligus menambah alokasi subsidi pupuk untuk mencegah volatilitas harga pangan, terutama menjelang ramadhan dan Idul Fitri 1444 H/2023 M mendatang,” pungkas Bhima. (Asp)
