LampuHijau.co.id - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, niatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengajukan Plt. Ketum Mardiono sebagai Capres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) adalah hak mereka. Namun, tidak akan mendapatkan dukungan dari anggota koalisi sendiri.

“Pertama, elektabilitas atau keterpilihan. Ketika dia memiliki elektabilitas yang tinggi, maka kesempatan, peluang untuk menang. Jadi, Pak Mardiono itu gak ada (elektabilitas)-nya, susah juga untuk menjadi Capres. Tapi, sekali lagi itu hak PPP untuk bisa mengusulkan Ketumnya menjadi Capres ataupun Cawapres,” tutur Ujang, Jumat (16/12/2022).

Kemudian hal kedua adalah secara konstruksi peta politik, di parlemen PPP paling kecil suaranya, hanya 19 kursi. “Ya bargaining politiknya juga rendah,“ ucap Ujang.

Kemudian hal ketiga, tidak ada yang mau, karena pasti akan kalah. "Itu kan logika pertarungan di pilpres seperti itu. Jadi, tidak ada yang mau mendukung karena pasti akan kalah," ungkapnya.

Baca juga : Politik Gagasan yang Diusung KIB akan Bangun Demokrasi Lebih Sehat

Akan tetapi, dinamika politik seperti ini menurut Ujang positif saja, hanya pada kenyataannya akan sulit tercapai. “Mencari bargaining untuk mengangkat Capres Mardiono, itu hal positif yang bisa saja, tetapi karena daya tawarnya rendah maka akan sulit, berat. Partai yang kuat yang kelas menengah ke atas itu yang memiliki bargaining yang tinggi,” tandas Ujang.

Seperti diketahui, KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PPP dan PAN, terus menyebut satu nama yang akan berkompetensi maju sebagai Capres dari internal. Ia adalah Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Namun, diskusi tentang siapa Capres KIB masih terus bergulir.

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan, awal tahun depan akan ada pertemuan KIB. "Semalam kita sempet ketemu juga komunikasi ngobrol-ngobrol ringan di antara PAN, PPP dan Golkar. Namanya juga ngobrol-ngobrol ringan ada semacam kesepakatan nanti di awal tahun kita bikin kegiatan lagi," ungkap Awiek, sapaan akrabnya.

Sementara Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, munculnya suara PPP yang ingin mengusung Ketumnya sebagai kandidat capres KIB menggambarkan bahwa di internal KIB sangat menerapkan prinsip fair play.

Baca juga : Putranya Dipukul Anak Petinggi Polri, Ibu Lapor Polisi

Para anggota koalisi memberi ruang yang sama pada setiap partai untuk menjagokan kader terbaik masing-masing. Semua pimpinan dan kader terbaik dari partai koalisi diberikan ruang yang setara.

"Dengan pencalonan 3 kandidat ini sebenarnya fair play, bagus. Jadi bagaimana Golkar mengajukan Pak Airlangga, PAN mengajukan Pak Zulhas, kemudian Pak Mardiono dari PPP untuk Capres atau Cawapres," terangnya, Jumat (16/12/2022).

Ari menilai, KIB sebagai koalisi yang solid dalam menyongsong Pemilu 2024. "Koalisi menuju 2024, KIB sebenarnya yang paling solid. Tiga partai ini solid," tegasnya.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan kesolidan itu, Ari mengusulkan agar KIB mengadakan musyawarah konstituen koalisi partai atau musyawarah konstituen KIB. Ketiga partai anggota itu bisa menerima dan mempertimbangkan masukan dari konstituen tiga partai anggota.

Baca juga : KIB Umumkan Capres di Akhir Pendaftaran Pemilu, Ini Penjelasan dan Analisa Pengamat...

"Supaya tidak terkesan sebagai koalisi elit. Selama ini kan kesannya koalisi kan koalisi elit. Bagaimana ini menjadi koalisi konstituen atau koalisi rakyat," tambahnya.

Ketika hal itu dilakukan, KIB akan membawa angin segar bagi perpolitikan di Indonesia. "Sekaligus jadi motor baru untuk koalisi partai. Kalau bisa melakukan itu sebagai terobosan. Jadi, nanti siapa pun yang diusung menjadi kesepakatan bukan elit saja, tapi konstituen tiga partai koalisi sampai ke akar rumput," pungkasnya. (Asp)