LampuHijau.co.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hubungan baik yang dijalin oleh negara-negara ASEAN dan Uni Eropa harus terus dilanjutkan kebermanfaatannya. Tahun ini, hubungan bilateral ASEAN dan Uni Eropa telah memasuki tahun yang ke-45.

“Hubungan yang sudah berjalan baik ini harus dimanfaatkan dengan terus menjaga kolaborasi yang erat antara dua kawasan. Ekonomi Digital, Energi Hijau, serta sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan beberapa contoh sektor potensial yang bisa dikembangkan,” kata Menko Airlangga, Rabu (14/12/2022) kemarin.

Kemudian, Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dan Presidensi Swedia di Uni Eropa 2023 diharapkan dapat membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kedua kawasan. “Kedua pihak tentunya ingin melakukan langkah sinergi yang strategis, memanfaatkan peran penting Indonesia dan Swedia yang memegang Ke-ketua-an (Chairmanship) di kawasan masing-masing pada tahun 2023 mendatang,” tambah Menko Airlangga, yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini.

Menanggapi hal itu, pakar perdagangan ekonomi dunia dan politik internasional UGM Dr. Riza Noer Arfani mengatakan, ini adalah momen bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama ASEAN-Uni Eropa lebih dari sekedar seremonial belaka. “Dengan menjadi Ketua Asean bisa menekankan hubungan yang nondiplomatis, menghubungan antar industri dan antar masyarakat,” tutur Riza, Kamis (15/12/2022).

Baca juga : Ratusan Advokat Jagokan Dhoni Martien Jadi Ketua Peradi DPC Tangerang

Menurutnya, agenda Kekuatan Indonesia di ASEAN 2023 dapat didorong untuk menghubungkan antar industri juga manusianya. “Selama ini hubungan kemitraan yang dijalin ASEAN dengan Uni Eropa, sebatas hanya hubungan diplomatik, seremonial, kalau itu menguntungkan akan dijalankan.” jelas Riza.

Selain itu, ada beberapa hal yang mengganjal dari hubungan ASEAN-Uni Eropa. Misalnya, masalah di komunitas sawit yang mendapatkan kampanye negatif dari negara-negara Uni Eropa. Kemudian tentang gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO atas kasus Nikel. Di mana Pemerintah Indonesia melarang ekspor bahan mentah bijih nikel untuk mengembangkan hilirisasi produk dalam negeri.

“Kepentingan Indonesia melarang ekspor bijih nikel untuk kepentingan kesejahteraan dalam negeri tidak dipertimbangkan. Sebagai gantinya mereka malah berperkara ke WTO.” ungkap Riza.

Untuk itu, Riza kembali menegaskan, dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN perlu ditegaskan dengan kemitraan yang akan dilanjuti. "Kemitraan yang aktual, kepentingan bersama antara negara negara ini," tandasnya.

Baca juga : Viral Bu Trimah, Juragan 99 Ingatkan Jangan Sia-Siakan Orangtua

Sementara Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan Ibrahim mengungkapkan, Indonesia akan mampu memainkan peran besar sebagai Ketua ASEAN pada 2023. Sugiyono pun memprediksi Indonesia mampu menjadi jembatan dalam bidang perekonomian antara Asean dan Uni Eropa.

"Biasanya itu berperan positif," ucap Ekonom dari Universitas Mercu Buana itu, Kamis (15/11/2022).

Menurutnya, kondisi ekonomi Asean yang masih stabil akan sangat membantu meperlancar kerja sama dengan Uni Eropa. Belum lagi kondisi Uni Eropa yang kini menghadapi kriris energi akibat perang Rusia-Ukraina.

"Negara-negara lain di Asean pun mendapat manfaat dari itu. Apalagi ketika sekarang ini pada tahun depan perkiraan ekonomi dunia melemah. Di Asia Tenggara kan tidak, termasuk utamanya Indonesia," terangnya.

Baca juga : Puan Ajak Generasi Muda Jangan Berhenti Bicara Kebhinekaan & Persatuan

Indonesia juga dinilai punya pengalaman sebagai Ketua Asean dan menjalin hubungan bilateral dengan Uni Eropa. Sebagai contoh, Indonesia mampu menghadapi persoalan menyangkut ekspor CPO yang dinilai Uni Eropa tidak menganut prinsip berkelanjutan.

"Saya yakin seperti itu. Memang Indonesia sangat berpengalaman dalam hal itu, sebagai Ketua Asean," pungkasnya. (Asp)