LampuHijau.co.id - Survei kembali dilakukan Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) terkait dinamika politik menuju Pilpres 2024, yang diyakini akan meningkat.

Apalagi, ungkap Direktur Eksekutif LKPI Heru Suyatno, diyakini tak ada kontestan petahana karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dua kali menjabat. Sehingga lebih banyak pihak yang mencoba memanfaatkan momentum untuk kepentingan politiknya di Pilpres mendatang.

Dinamika politik tidak hanya disebabkan aktivitas dari kalangan politisi. Tapi para kepala daerah dan kalangan eksekutif juga akan berlomba meningkatkan popularitasnya demi Pilpres 2024.

Calon pemimpin Indonesia ke depan harus memiliki kemampuan melakukan transformasi di bidang pembangunan sumber daya manusia. Itulah, yang menjadi tantangan terbesar Indonesia di tengah gempuran teknologi sosial dan globalisme. Untuk kriteria yang harus dipenuhi calon pemimpin di masa depan, yakni mampu meningkatkan kualitas ekonomi dan sumber daya manusia. Pasalnya, persaingan ekonomi ke depan akan semakin ketat.

Metodologi teknik penetapan sampel dilakukan adalah probability sampling dengan cara multi stage random sampling, dengan jumlah responden 2.380 orang. Teknik pengumpulan data survei dilakukan dengan wawancara melalui tatap muka dan sambungan telepon seluler dan Whatsapp video call secara langsung di 34 ibu kota provinsi di Indonesia. Di mana ada sekitar 188,6 juta masyarakat - dari total keseluruhan 269,6 juta penduduk Indonesia - sudah menggunakan ponsel pintar. Ini artinya, sekitar 70,1 persen penduduk Indonesia menjadikan ponsel sebagai sebuah perangkat primer.

Heru mengatakan, survei LKPI dilakukan lewat telepon dengan mempertimbangkan aspek metodologis secara seksama adalah cara yang paling mungkin dilakukan di tengah-tengah upaya warga melakukan social distancing untuk pencegahan pandemic covid 19.

Baca juga : Pengamat: Apapun Pilihan KIB, Tetap Pengaruhi Peta Konstelasi Politik Nasional

"Untuk mendapatkan sampel yang proporsional dari responden yang memiliki telpon tersebut terhadap karakteristik populasi nasional, dilakukan pembobotan terhadap sampel terpilih," katanya kepada wartawan, Senin (12/12/2022).

Sampel hasil survei divalidasi untuk memastikan posisi responden yang dijadikan sampel, sebagai pemilik telepon seluler digunakan aplikasi HLR Lookup dan Lacak dengan lihat kode area operator. Sampel hasil survei divalidasi dengan membandingkan komposisi demografi sampel dan populasi hasil sensus BPS 2020. Demografi tersebut meliputi provinsi, gender, desa-kota, umur, etnis, dan agama.

Bila ada perbedaan signifikan antara demografi sampel dan populasi, maka dilakukan pembobotan data sedemikian rupa sehingga komposisi demografi sampel menjadi proporsional terhadap populasi. Margin of error sebesar +/- 2.01% dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan pada 22 November-6 Desember 2022.

Dari hasil survei ditemukan, masyarakat cenderung berpandangan negatif terhadap institusi parpol dan para politisi. Karena para politisilah yang mengisi lembaga DPR RI, maka persepsinya cenderung negatif. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol dan DPR hanya 41,7 persen. Ini angka terendah dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden sebesar 86,2 persen, KPK 61,2 persen, POLRI 80,2 persen, Kejaksaaan Agung 82,1%, dan TNI 83,2 persen.

Terkait kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan, sebanyak 79,1 persen merasa sangat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, 9,3 persen tidak puas dan kecewa, 11,6 persen tidak memberikan penilaian. Mengenai tingkat kepuasan publik terhadap program strategis pemerintah saat pandemi Covid-19 selama dua tahun, masyarakat merasa puas dengan pemulihan ekonomi 87,8 persen, puas dengan penanganan dan pencegahan Covid 67,8 persen, dan puas pemberian bansos 76,8 persen.

Sementara untuk tingkat kepercayaan terhadap partai politik (parpol) saat ini sangat rendah. Karena hanya 15,7 persen responden menilai kinerja parpol baik. Sisanya sebanyak 84,3 persen menilai sebaliknya. Dukungan terhadap parpol sangat rendah, dengan alasan dari 84,3 persen menyatakan parpol bukan institusi yang menjadi saluran aspirasi publik ke pemerintah.

Baca juga : Survei PSI: Masyarakat Pilih Presiden Yang Punya Prestasi

"Tetapi partai politik lebih menjadi alat buat elite-elite politik mencapai kekuasaaan dan menguasai sumber daya alam dan sumber ekonomi yang ada, dan banyak kader parpol cenderung korupsi," kata dia.

Selanjutnya, parpol yang paling sukses dekat dengan masyarakat sekaligus memiliki kemampuan untuk berada mengarahkan kebijakan negara sesuai kehendak masyarakat adalah Golkar. Di mana 82,9 persen responden menyatakan Golkar merupakan parpol yang sukses dekat dengan masyarakat. Disusul PDI Perjuangan 74,7 persen, Nasdem 72,8 persen, PKB 68,4 persen, PPP 64,8 persen, Gerindra 50,6 persen, PAN 52,9 persen, PKS 47,8 persen, Demokrat 40,3 persen.

"Dari hasil survei tingkat preferensi pilihan responden terhadap parpol, jika pemilu legislatif di gelar hari dengan simulasi pertanyaan top of mind atau terbuka, hasilnya sebanyak 16,3 persen memilih Golkar, PDI Perjuangan 14,6, Gerindra 14,2, Demokrat 7,7, PKB 6,8, Nasdem 4,8, PKS 5,9, PPP 2,6, PAN 2,2 persen, dan gabungan partai politik lainnya 3,8 persen. (Sementara) yang belum menjawab 21,1 persen," paparnya.

Adapun dalam survei tentang tingkat pilihan responden terhadap parpol dalam simulasi survei semi terbuka dengan menyodorkan nama parpol, hasilnya Golkar tetap teratas dengan 17,7 persen, PDI-Perjuangan 15,6 persen, Gerindra 15,3 persen, Demokrat 8,1 persen, PKB 6,4 persen, PKS 5,4 persen, Nasdem 4,9 persen, PPP 2,7 persen, PAN 2,4 persen, gabungan partai lainnya di bawah 4,7 persen, belum memilih 16,8 persen.

Lalu, ketika ditanyakan pada responden di antaranya yang diharapakan oleh publik adalah tokoh yang didasarkan memiliki Pengalaman di pemerintahan dan track record yang clean person 88,7%. Didasarkan pada pengalaman di legislatif 64,9%, didasarkan kemampuan dan prestasi saat menjabat di pemerintahan 80,3%, serta didasarkan pada pengalaman berorganisasi dan memimpin organisasi politik 59,6%.

Kemudian, kata dia, tingkat elektabilitas tokoh didasarkan pada empat ukuran perilaku spesifik & aspek kepemimpinan transformasional untuk bakal Presiden RI ke-8 yang dipilih masyarakat (responden), dengan simulasi nama-nama tokoh yang disodorkan pada responden, tokoh yang paling banyak dipilih oleh responden adalah Airlangga Hartarto 17,20%, Prabowo Subianto 16,20%, Ganjar Pranowo 10,70 %, Anies Baswedan 7,40% Puan Maharani 4,7 %, Sri Mulyani 4,60%, Moeldoko 3,40%, Gatot Nurmantyo 3,20%, Erick Thohir 2,20%, Sandiaga Uno 1,90%, Ridwan Kamil 1,90%, Khofifah Indar Parawangsa 1,80%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,70%, Muhaimin Iskandar 1,70%, dan La Nyalla Mattalitti 3,40%. Sedangkan yang belum memilih 20,30%.

Baca juga : Survei INES: Pemilih Cerdas Dukung Airlangga Capres 2024

Sementara tingkat elektabilitas tokoh bakal capres 2024 didasarkan pada faktor pengalaman, kemampuan, dan prestasi, dengan simulasi nama-nama tokoh yang disodorkan didalam kuisioner pada responden, Airlangga Hartarto 22,80%, Prabowo Subianto 19,70%, Ganjar Pranowo 9,80 %, Anies Baswedan 8,40 %, Andika Perkasa 6,10%, Puan Maharani 4,90 %, Moeldoko 3,10%, Sandiaga Uno 2,30%, Erick Thohir 2,10%, Ridwan Kamil 1,90%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,80%, Muhaimin Iskandar 1,10%, La Nyalla Mattalitti 1,10%, sedangkan yang belum memilih 14,90%.

Lanjut Heru, survei ini dibiayai oleh dana mandiri dari Lembaga Kajian Pemilu Indonesia, sebagai lembaga yang peduli dengan masa depan bangsa.

Menanggapi hasil survei LKPI, Pengamat politik dan dosen dari Universitas Esa Unggul Surya M. Nur mengatakan, munculnya nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai bukti bahwa sosok ini menjadi calon presiden yang diinginkan masyarakat Indonesia. "Karena adanya perubahan untuk ke depannya, presiden yang dekat dengan masyarakat," katanya.

Selain itu, imbuhnya, adanya survei LKPI, Airlangga harus juga menyampaikan ke publik bahwa partai politik itu sudah sangat lebih baik. Ia menjelaskan, dengan melihat hasil survei itu, sebagai peluang Airlangga sebagai capres di 2024 sangat besar.

Menurutnya, jika melihat naiknya elektabilitas Airlangga Hartarto, maka ini waktunya memperlihatkan ke publik bahwa dia unggul dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonominya yang telah membawa perubahan ekonomi saat ini. (Yud)