Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, politik harus membawa kesejahteraan. Dan politik uang, ditegaskannya, tidak baik untuk demokrasi.
Menanggapi pernyataan itu, Pengamat Politik dari UIN Syahid, Ray Rangkuti mengungkapkan, ada 4 faktor yang perlu dibenahi untuk menghilangkan politik uang. “Empat faktor ini, pertama sistem, kedua penegakan hukum, ketiga kesejahteraan, dan keempat faktor culture cara pandang terhadap demokrasi,” tegas Ray Rangkuti, Selasa (6/12/2022).
Dikatakannya, ketika berbicara tentang kesejahteraan rakyat adalah satu faktor yang kemudian akan membuat masyarakat tidak lagi mengharapkan uang dari politik. “Tetapi harus muncul kesadaran bahwa politik uang berbahaya bagi demokrasi,” ujarnya.
Airlangga pun sempat mengungkapkan bahwa kesejahteraan itu bagian penting dari pesta demokrasi. Dan program program yang membawa kesejahteraan akan diusung oleh partainya.
Baca juga : Golkar Ingin Koalisi Menuju 2024 Solid, Pengamat: Pemerintahan akan Stabil
“Yang perlu ditanyakan, apakah jalan menuju ke situ (kesejahteraan) akan mengikuti apa yang telah dicapai Golkar bersama Jokowi atau Golkar punya cara lain. Itu yang belum disebut Pak Airlangga,” jelas Ray yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) itu.
Sementara pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, pernyataan Pemilu untuk kesejahteraan jangka panjang memang bagus. Namun, untuk mencapainya tidak mudah direalisasikan.
"Artinya, kalau perspektif Pak Airlangga atau Golkar ini kesejahteraan jangka panjang, itu bagus. Visi jangka panjang yang bagus. Tetapi pada saat yang sama agak sulit tercapai," tuturnya, Selasa (6/12/2022).
Ujang mengatakan, kesejahteraan adalah tujuan penting dari demokrasi. Sayangnya, soal kesejahteraan masih menjadi persoalan di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya warga miskin yang berhak menerima bantuan sosial (Bansos). Belum lagi soal korupsi.
"Itu sebuah realita yang sulit dibantah," tegasnya.
Untuk itu, Indonesia patut untuk membangun ekonomi Pancasila yang mandiri, tidak impor, dan menyetop hutang. "Karena kalau kita hutang, kedaulatan kita hilang. Korupsi juga harus dihabisi karena itu uang rakyat yang dimaling," terangnya.
Selain itu, persoalan politik uang juga masih terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal itu menjadikan konsep Pemilu membawa kesejahteraan semakin sulit dilaksanakan.
"Itu juga indikator bahwa kita belum siap sejahtera, bahwa kita melaksanakan Pemilu dengan penuh kecurangan dan money politik," jelasnya.
Baca juga : KIB Nilai Airlangga Layak Capres, Pengamat: Butuh Kerja Keras hingga Akhir
Meski demikian, Ujang mengungkapkan, konsep Pemilu membawa kesejahteraan memang harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. "Konsep kesejahteraan harus kita dukung, harus kita apresiasi, tapi sulit untuk direalisasikan selama persoalan itu masih ada," pungkasnya. (Asp)
