LampuHijau.co.id - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memberikan apresiasi terhadap capaian pemerintah Indonesia dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, terutama terkait dengan upaya penyelesaian perang Rusia-Ukraina.

Indonesia telah menunjukkan kemampuan dan kompetensinya sebagai juru damai dengan gaya diplomasi khasnya. Sehingga selama perhelatan KTT G20 terbangun suasana kondusif dan menghasilkan komunike bersama untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

"Saat ini Indonesia sudah menjadi bagian dari Big Dining Table, meja makan besar dunia, terutama negara-negara besar. Dengan Presidensi G20 ini, telah menunjukkan kemampuan kita dan kompetensi kita. Paling tidak mampu membangun suasana atau atmosfer dengan gaya diplomasi yang khas Indonesia," kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk 'Mampukah Indonesia menjadi juru Damai Lewat Presidensi G20', Rabu (16/11/2022) sore.

Menurut Mahfuz, Indonesia dibawah kepempinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil menggelorakan ambience (suasana )dan atmosfir kebersamaan untuk bangkit. "Saya meyakini Indonesia semakin diterima dan diakui sebagai bagian dari Big Dining Table. Dan dengan suksesnya KTT G20 makin menaikkan leverage Indonesia di komunitas pemain global ini. Bravo Indonesia, thank you Mr. President Jokowi," ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi telah memberikan pesan penting kepada dunia bahwa Indonesia berhasil membangun kepercayaan kepada para pemimpin dunia. "Perang ini memang tidak bisa diselesaikan dalam satu event saja dan big dining table membutuhkan langkah lanjutannya. Saya kira Indonesia harus mengambil peranan ini, menjaga keamanan, ketentraman dan kedamaian kawasan regional," katanya.

Baca juga : Kadinkes Subang Beri Bantuan ke Warga Desa Tambakdahan Derita Kanker Ganas

Partai Gelora juga berpandangan, keberhasilan pertemuan bilateral antara Presiden Amerika Serikat (AS) dan Presiden RRC Xi Jinping dalam perhelatan KTT G20 Bali, merupakan keberhasilan dan prestasi Presiden Jokowi.

"Salah satu keberhasilan dari KTT G20 adalah pertemuan bilateral Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping, mencairkan ketegangan panjang antar kedua negara, dan melapangkan jalan bagi jaminan keamanan dan kestabilan kawasan Indopasific. Pada gilirannya, hal ini akan berdampak kuat pada peredaan dan penyelesaian konflik Rusia-Ukraina," terangnya.

Pada kesempatan yang sama, eks Duta Besar Indonesia untuk Australia & Tiongkok Prof. Imron Coton mengatakan, Presiden Jokowi berhasil membuat para pemimpin dunia rileks dan menghindarkan terjadinya konflik selama KTT G20.

"Presiden Jokowi membuat orang rileks dengan modal sosial capital kita. Bahkan Presiden Joe Biden sampai mengatakan, kalau bisa saya tinggal di Bali dan tidak mau pulang. Saya kira ini luar biasa apresiasinya, dan sosial capital ini tidak dimiliki India sebagai Presidensi G20 berikutnya," kata Imron.

Sebagai negara terbesar keempat penduduknya di dunia, Indonesia, kata Imron, memiliki kemampuan sebagai juru damai, apalagi hal ini telah diatur dalam konstitusi untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia. "Menjadi ketua atau tidak menjadi ketua apapun, Indonesia wajib menjalankan tugas konstitusinya, yaitu menegakkan perdamaian dunia. Jadi saya kira kita mampu, kita punya modal sebagai salah satu negara terbesar di dunia," katanya.

Baca juga : Kadinkes Subang Beri Bantuan ke Warga Desa Karangmulya Derita Tumor Ganas

Karena itu, perhatian seluruh dunia tertuju kepada Indonesia berharap menjadi juru damai untuk mengkahiri perang Rusia-Ukraina agar tidak berdampak lebih lanjut pada krisis global. "Itu sebenarnya bukan tugasnya G20, tapi tugasnya PBB yang sekarang ini sudah praktis tidak mempunyai gigi lagi. Organisasinya sudah tidak mampu mengatasi menghadapi tantangan zaman, oleh karena itu PBB perlu direformasi," tandasnya.

Sementara Kepala Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman mengatakan, tatanan dunia hingga sekarang masih menganut hukum rimba atau anarkistis dalam kaitanya hubungan keamanan multilateral. Ketika terjadi perang yang menyangkut multilateral, maka tidak berlaku hukum antarnegara.

"Sehingga hubungan antarnegara di dunia bersifat anarkis. Untuk itu, setiap negara harus mampu bertahan survival di tengah ketidakpastian tatanan global ini. Tidak ada aturan hukum yang pasti dalam hubungan tatanan global. ini pandangan dari pemaham orang realis," kata Arfin.

Meski begitu, menurut Arfin, bagi pandangan kaum pesimistis ini mendapat tentangan dengan kelompok lainnya. Kelompok yang berbeda pandangan ini, menilai masih ada peluang bagi perdamaian di tatanan global.

"Padahal secara realita pandangan realis yang sering terjadi. Perang Irak, begitupun lahirnya G20 juga tak jauh beda, demikian pula perang Rusia-Ukraina. Sehingga sudah betul Indonesia mencari jalan tengah dalam problem multilateral dalam konteks Presidensi G20," katanya.

Baca juga : Inkop TKBM Yakin Indonesia Akan Menjadi Poros Maritim Dunia

Karena itu, momentum kepemimpinan Indonesia dalam KTT G20 tahun 2022 ini, cukup tepat. Indonesia dipandang sebagai negara yang bisa menjembatani persoalan Rusia dan Amerika Serikat dan sekutunya.

Namun, Arfin memperkirakan, perang Rusia-Ukraina tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Setidaknya perang masih saja berlangsung paling cepat musim semi mendatang. "Gencatan senjata Rusia kemungkinan tidak dalam waktu dekat. Apalagi popularitas Vladimir Putin cukup tinggi karena berhasil turunkan inflasi dan membayar utang IMF," pungkasnya. (Asp)