Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pengendalian inflasi Indonesia yang cukup baik menjadi salah satu langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional.
“Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah, seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” tutur Ketum Golkar itu, beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. Kemenkeu pun turut menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung pengendalian inflasi, dengan memberikan insentif kepada setiap daerah yang inflasinya lebih rendah dari inflasi nasional.
Menanggapi hal itu, Ekonom INDEF Eisha Rachbini mengatakan, masalah rantai pasok dalam negeri yang disinggung Menkeu sebagai salah satu biang kerok naiknya inflasi itu bisa diselesaikan dengan teknologi.
“Penggunaaan teknologi bisa membantu, misalnya real time data untuk supply, data produksi, sampai data demand yang dibutuhkan masyarakat, juga industri harus sinkron, dibutuhkan koordinasi antar lembaga berwenang yang baik,” ujar Eisha, Kamis (20/10/2022).
“Karena masalahnya selalu berulang ya, harga bahan pokok naik akibat masalah mismanagement di rantai pasok,” tambah Eisha.
Menurutnya, rantai pasok dalam negeri perlu dibenahi mulai dari produsen, petani, sampai konsumen. "Permasalahan rantai pasok terutama food commodity, seperti misalnya bahan-bahan pokok, kapan suplai lagi tinggi, bisa disimpan di-manage dengan baik, ketika suplai lagi sedikit, misal akibat cuaca buruk, bisa diantisipasi,” terang Eisha.
Sementara pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal menilai, strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga rantai pasok adalah hal yang tepat. Dikatakannya, faktor suplai berpengaruh besar dalam kenaikan angka inflasi dibanding faktor permintaan, sehingga perlu penguatan kolaborasi TPIP dan TPID.
Baca juga : Pimpin Sidang P20, Puan Ingatkan Gangguan Rantai Pasok Pangan Harus Diatasi Bersama
“Kalau kemudian pemerintah melakukan usaha untuk menekan permasalahan dari sisi suplai dengan pengendalian inflasi di nasional dan daerah, itu memang salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Faisal juga menilai, strategi pemerintah cukup mampu menahan laju inflasi. Hal itu tampak dalam pembacaan data pada September. Memang ada peningkatan inflasi sebesar 1,17% (mtm), tetapi justru ada penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food. Artinya, pendorong inflasi adalah dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
“Jadi, faktor pendorong inflasinya murni karena memang first round efek kenaikan harga BBM bersubsidi makanya kenanya di inflasi transportasi, karena bahan bakarnya,” jelasnya.
Menurutnya, deflasi pada September juga tidak biasa, karena lazimnya kenaikan BBM subsidi akan diikuti inflasi harga pangan. Hal itu diduganya dipengaruhi faktor permintaan yang tidak terlalu kuat.
Baca juga : Tak Cuma Promosi, Pemerintah Harus Perbaiki Iklim Investasi di Dalam Negeri
“Padahal biasanya ketika ada kenaikan harga BBM subsidi diikuti juga oleh kenaikan bahan pangan ya biasanya. Tapi, di September kemarin malah terjadi deflasi,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Faisal menyarankan pemerintah agar melihat tingkat keefektifan strategi penurunan inflasi dalam beberapa bulan ke depan. “Juga harus mesti dilihat juga apakah sudah efektif atau belum. Ini masih di bulan September ya, jadi baru kita lihat first round effect,” pungkasnya. (Asp)
