Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Tak ada henti-hentinya ujian hidup yang menerpa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pasca sang istri, Ani Yudhoyono dipanggil Sang Khalik.
Pasalnya, kini beberapa kader senior partai berlambang mercy itu kabarnya mendesak agar SBY menyerahkan takhta pimpinan Partai Demokrat kepada Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Sontak, desakan menggelar KLB itupun kini membuat gaduh internal Partai Demokrat. Sesama kader elite Partai Demokrat sekarang justru sibuk perang argumen terkait hal tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menilai, desakan itu sebagai masukan. Kata dia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akan segera membahas usulan tersebut.
“Tentunya seperti itu (dibahas di DPP) karena kemarin baru suatu penyampaian ide dan sebagainya. Pastinya DPP akan melaksanakan rapatnya, akan melaksanakan fungsi-fungsinya dan tentunya pasti ditanggapi," kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.
Baca juga : Erwin Aksa Akui Dirinya Tidak Sejalan dengan Partai Golkar
Wakil Ketua DPR ini merasa usulan itu tidak harus ditanggapi dengan mengikuti keinginan para senior. "Dalam hal ini ditanggapi tidak harus seperti apa yang diminta bisa saja yang lain. Tapi semuanya pasti apa yang disampaikan kader pasti akan ditanggapi oleh DPP,” tutur Agus.
Terkait kritik menurunnya elektabilitas Partai Demokrat, Agus tak menampiknya. "Memang Partai Demokrat ada penurunan dan penurunan itu ada yang mempunyai pandangan apa. Ini hanya karena barangkali disebabkan A, B, C, D dan lainnya. Ini adalah usulan, sekali usulan ini dari kader Partai Demokrat dan kebetulan dari senior-senior," ujar Agus.
Penolakan juga terlontar dari Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Ia dengan tegas menolak usulan KLB yang ditengarai politisi senior Partai Demokrat Max Sopacua. Amir menegaskan, alasan dan tata cara yang memungkinkan terselenggaranya KLB telah diatur secara tegas serta limitatif dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Sehingga, tampilnya beberapa kader yang sesenior apapun tidak bisa mengesampingkan ketentuan-ketentuan tersebut.
"Persoalan KLB adalah persoalan serius yang wajib diketahui dan terinformasikan secara nasional, dan tidak boleh dimunculkan apalagi dideklarasikan hanya oleh segelintir senior," papar Amir saat dihubungi wartawan, kemarin.
Baca juga : PANAS!!! Sidang Perdana PHPU di MK Diwarnai Saling Sindir dan Tuding
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan. Syarief menegaskan, Partai Demokrat memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur semua ketentuan.
"Partai Demokrat punya AD/ART yang mengatur dan mekanisme jelas," tandas Syarief saat dikonfirmasi wartawan.
Di tempat terpisah, pendiri Partai Demokrat Jawa Barat, Yan Rizal Usman, melihat keinginan sejumlah pendiri dan politisi senior Partai Demokrat agar digelarnya KLB hanya akan merusak tradisi dan tatanan demokrasi. Menurut dia, agenda untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat itu hanya akan berdampak buruk terhadap citra partai berlambang bintang mercy itu, termasuk masa depan para kadernya.
"Jika SBY (Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) diganti dengan KLB, maka ini menjadi tradisi buruk dan merusak demokrasi yang sedang dibangun di Tanah Air. KLB akan berulang dengan KLB berikutnya, sangat buruk untuk Partai Demokrat dan nasib para kader ke depannya," papar Yan.
Yan melanjutkan, ketimbang memikirkan KLB, semua kader Partai Demokrat lebih baik fokus pada persiapan Kongres Partai Demokrat yang jika tidak ada hambatan bakal digelar Mei 2020. Jika Kongres digelar bukan melalui KLB, seluruh kader potensial memiliki kesempatan untuk berjuang memenangkan suara pemilih, yakni suara dari Ketua DPD, DPC, dan unsur DPP Partai Demokrat. (DED)
