LampuHijau.co.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta sangat serius mengevaluasi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama lima tahun di Ibu Kota.

“Saya mendiskusikan tiga hari tiga malam, ora turu (nggak tidur), pakai renungan, pakai sujud, dan sebagainya,” kata Gembong saat Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Baca juga : ODGJ yang Lahirkan Bayi Tampan, Kini Sembuh dan Mampu Merawat Anaknya

Gembong mengaku sengaja mengupas satu per satu 23 janji kampanye Anies Baswedan, agar masyarakat lebih mengetahui kinerja Anies selama lima tahun menjabat sebagai gubernur di Jakarta. “Dari 23 janji kampanye itu, yang kami apresiasi cuma lima saja. Tapi selebihnya, itu rapor merah dari Fraksi PDIP, artinya Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta,” kata dia.

Lima janji yang terealisasi, menurut Gembong, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengintegrasikan transportasi umum, menggelar acara kesenian, dan meningkatnya bantuan hibah bagi ormas.

Baca juga : Pengamat: Taksiran Dugaan Kerugian Formula E Era Anies Rp 160 M

Selain itu, Gembong melanjutkan, Fraksi PDI Perjuangan merasa gelisah dengan penugasan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada BUMD DKI Jakarta. Dia menyebut, usaha inti dari perseroan tersebut akhirnya tidak maksimal karena mereka lebih fokus mengerjakan penugasan kepala daerah.

“Walaupun penugasan itu disertai juga dengan penyertaan modal daerah (PMD), jadi sebetulnya kalau saya ibaratkan sebagai orang tua memberikan anak duit, lalu disuruh bangun sesuatu,” kata Gembong.

Baca juga : Milad 31 Tahun, Ormas Kembang Latar Bertekad Menjaga Keutuhan NKRI

Sebagai contoh, PT Jakarta Propertindo alias Jakpro yang diminta berbagai mega proyek yang ditunjuk kepala daerah. Mulai dari Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara, Jakarta International E-prix Circuit (JIEC) Jakarta Utara, dan sebagainya.

“Jadi, dia hanya fokus di situ, sementara core business atau kegiatan utama dari BUMD sendiri sudah tidak dikerjakan. Kalau ini terus dibiasakan, ini bisa merusak tatanan BUMD ke depan,” demikian Gembong. (ULI)