LampuHijau.co.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto memaparkan berbagai program pemerintah untuk mendukung usaha kecil. Airlangga menyebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satunya yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan.

“Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu sangat berkontribusi terhadap ketahanan pangan. Jadi, itu kemarin mendapatkan apresiasi dari organisasi pangan dan pertanian dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) dan berbagai lembaga dunia,” kata Ketum Golkar itu, beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Pakar Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Dwi Andreas Santosa mengatakan, selama ini KUR tidak menyentuh petani kecil. Meski diakuinya KUR bermanfaat bagi pengembangan dan kebangkitan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Menurut saya, KUR ini tidak tepat sasaran. Ya, memang bermanfaat, jelas, misalnya untuk UMKM,” ujar pria yang juga menjadi ekonom senior CORE Indonesia itu, Kamis (6/10/2022).

Baca juga : Serius Garap Ketahanan Pangan Nasional, Pengamat: Pemerintah Harus Antisipasi Kenaikan Harga BBM ke Petani

Andreas pun menyebut adanya kajian Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) yang menemukan besaran serapan KUR oleh petani kecil. Ia menilai, KUR lebih banyak diserap oleh pelaku usaha kelas menengah dibanding petani kecil.

“Dari hasil kajian tersebut, petani kecil yang menyerap KUR kurang dari 1%. Berarti KUR diserap siapa? Ya, middle-man,” terangnya.

Hal itu, menurutnya, disebabkan oleh pelaksanaan KUR yang menganut aturan dan kaidah perbankan. Seperti adanya agunan dan besaran cicilan yang dinilai menyulitkan dan sulit diakses oleh petani kecil. Untuk itu, Ia menyarankan agar pemerintah membuat mekanisme baru yang lebih ramah bagi petani kecil.

“Harus dicari satu mekanisme penyaluran KUR, sehingga petani kecil bisa menyerap KUR tersebut,” ujar Ketum AB2TI itu.

Baca juga : Koalisi Parpol Mulai Terbentuk, Pengamat: Belum Permanen hingga Ada Penentuan Capres-Cawapres

Andreas mengakui, petani kecil sangat membutuhkan KUR. Oleh sebab itu, pemerintah harus menerbitkan peraturan perbankan baru agar memudahkan petani kecil dalam mengakses KUR.

“Pemerintah harus menerbitkan peraturan perbankan yang baru, sehingga petani kecil yang tidak memiliki agunan, yang tidak tahu teknologi, yang tidak tahu apa pun ini bisa menyerap KUR tersebut,” tandasnya.

Sementara pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Segara Institute Pieter Abdullah menyampaikan hal yang sama. Penyaluran KUR, khususnya untuk pertanian, belum bisa dinikmati semua. Terkhusus para petani kecil yang memegang peranan penting untuk ketahanan pangan.

“Yang tidak mendapatkan ya, petani kecil yang sulit mendapatkan akses pembiayaan,” kata Pieter, Kamis (6/10/2022).

Baca juga : Perkuat Ketahanan Pangan, Isnawa Adji Sebar 11.000 Benih Ikan Nila

Menurutnya, pemerintah perlu menambah jumlah kredit pertanian, untuk bersaing dengan keberadaan kredit komersial. “Jika tadinya dengan kredit pangan (produk komersial BUMN) Rp1 triliun, sekarang dengan KUR bisa Rp10 triliun, baru kita katakan KUR berkontribusi besar dalam mendorong kredit pangan yang pada ujungnya meningkatkan produktivitas pangan,” pungkas Pieter. (Asp)