LampuHijau.co.id - Permintaan Partai Demokrat (PD) agar Koalisi Indonesia Adil dan Makmur besutan Capres 02 Prabowo Subianto untuk segera dibubarkan, nampaknya telah membuat 'gerah' Partai Gerindra dan PKS yang sejak dulu solid membentuknya. Tak hanya mendapat kritikan dari pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, PD juga menerima sentilan pedas dari kubu Jokowi akibat ulah pernyataannya tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai ide PD membubarkan koalisi sangat tidak masuk akal. Menurut dia, sebuah pemerintahan harus didukung partai-partai politik dan dikontrol oposisi, sehingga pemerintah berjalan efektif dan efisien.

"Jadi kalau kemudian isunya digeser bahwa koalisi bisa membahayakan persatuan, itu cara berpikir yang salah dan keliru," kata Karding saat dikonfirmasi wartawan, baru-baru ini.

Baca juga : Waduh, Kasus Suap DAK Kebumen Mengalir ke Partai Amanat Nasional?

Menurut Ketua DPP PKB itu, dalam sistem politik multi-partai, koalisi merupakan sebuah keniscayaan dan tidak mungkin untuk tidak berkoalisi dalam membangun negara. Dia menilai permasalahannya bukan pada koalisi, namun bagaimana membangun tradisi pada para politisi, pemimpin, institusi dan masyarakat dalam tiap kompetisi politik dibarengi dengan sikap siap menang dan siap kalah.

"Karena siap kalah dan siap menang pada prinsipnya adalah hakikat demokrasi," tandas Karding.

Sementara, Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily justru meminta kepada pihak 02 untuk ikhlas menerima kekalahan. "Setelah pengumuman KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin, tidak ada lagi pasangan 01 maupun pasangan 02. Yang ada adalah nomor 3, yaitu persatuan Indonesia. Pemilihan presiden telah usai. Rakyat kembali bersatu," kata Ace.

Baca juga : IPW Duga Keluarga Cendana Dalang Kerusuhan 22 Mei

Ace menganggap dengan tetap eksisnya Koalisi Indonesia Kerja (KIK) besutan Jokowi, hal itu akan mendukung pemerintahan ke depannya. Ace juga menyentil sikap PD yang meminta koalisi 02 untuk dibubarkan.

"Namun soal koalisi dalam pemerintahan, saya kira tidak perlu dibubarkan ya. Tujuan koalisi ini yang paling utama adalah mengawal dan mendukung pemerintahan agar efektif dalam mencapai target-target nawacita jilid kedua," paparnya.

Ace mencontohkan, pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada pembubaran koalisi. "Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY-Boediono juga, koalisi pendukung Presiden SBY tidak dibubarkan. Bahkan, terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu, plus Partai Golkar waktu itu," papar Ace.

Baca juga : MK Gelar Nobar PHPU, PKS Ngarep Hakim Bakal Adil

Kekesalan terlontar dari ucapan Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade. Politisi Partai Gerindra itu dengan tegas mempersilakan Partai Demokrat keluar dari koalisi. Dia mengatakan, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur akan terus berjalan karena proses pemilu belum selesai, misalnya masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Koalisi ini masih terus berjalan karena proses pilpres belum selesai. Oleh karena itu, terus berkoordinasi dengan koalisi kami," tegas Andre. (DED)