Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengevaluasi keberadaan mereka di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada Mukernas mendatang.
Sedangkan PKS mengatakan, mereka didekati Partai Golkar, meski masih terus mematangkan komunikasi dengan Nasdem dan Partai Demokrat. "Ya, ini tawar-menawar, karena persoalan di sana. Kalau satu partai mangkat, keluar, maka akan berat dengan yang lain. Sehingga tiap partai di sini punya posisi yang kuat. Karena itu, setiap partai belum bisa menyatakan buru-buru untuk bergabung dengan partai A atau B. Selama belum jelas keuntungan politik yang mereka dapatkan dari koalisi itu,“ jelas Pengamat Politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti, Jumat (30/9/2022).
Menurutnya, selama kalkulasinya belum pas, maka proses tawar menawar akan jalan terus, termasuk gertak akan keluar dari koalisi.
Diberitakan sebelumnya, keberadaan PPP di KIB dipertanyakan ketika partai berlambang Ka'bah itu memiliki ketua umum baru, Mardiono. Namun Mardiono sebelumnya mengatakan bahwa PPP masih akan berada di KIB. Sementara Wakil Ketua Umum PPP Asrul Sani mengisyaratkan nasib PPP di KIB akan diputuskan dalam Mukernas.
Baca juga : Airlangga-Puan Bakal Bertemu, Pengamat: Peluang Koalisi Pilpres 2024 Masih Terbuka
“Koalisi tidak ada yang pasti. Baru pasti kalau sudah ke KPU. Sekarang mau pakai salam-salaman, hitam di atas putih, itu masih bisa cair, kalau partai-partai ini belum mendapatkan keuntungan yang signifikan dari bentuk koalisi-koalisi mereka,” jelas Ray.
Selain itu Ray mengatakan, kemungkinan PKS untuk berkoalisi dengan Partai Golkar maupun lainnya tergantung Anies Baswedan. “Kenyataan politik PKS itu Anies. Kalau Anies dengan PDIP, Nasdem, Demokrat, siapa saja, PKS pasti akan ikut,” ungkap Ray.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Wasekjen PKS) Ahmad Fathul Bari sendiri mengungkapkan, PKS memang tengah menjalin komunikasi intensif dengan Demokrat dan Nasdem.
Sementara Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam menilai, PPP berada dalam dilema. Menurutnya, PPP lebih cocok bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS.
"PPP akan menghadapi dilema besar. Di satu sisi, PPP akan lebih cocok untuk bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang kabarnya akan mengusung Anies sebagai capres," terangnya, Jumat (30/9/2022).
Dikatakannya, ketika PPP mengusung Anies dalam Pilpres 2024, risiko keterpecahan pada basis elektoral relatif bisa dimitigasi. Karena Anies diidentikkan dengan kekuatan politik Islam.
"Dengan ikut mengusung Anies, PPP tidak akan mengalami split ticket voting dan lebih mudah mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya, mengingat Anies cukup identik dengan representasi kekuatan politik Islam," jelasnya.
Meski demikian, ada kemungkinan PPP akan merapat ke PDIP yang tengah membutuhkan legitimasi kekuatan politik Islam moderat untuk bertarung di Pilpres 2024. Kemungkinan itu juga didukung sejumlah hal, yakni kondisi PKB dan PAN.
Baca juga : Harga BBM Nonsubsidi Turun, Pengamat: Sudah Seharusnya dan Kebetulan Saja
"Di sisi lain, PKB sudah punya orientasi koalisi sendiri dan PAN rasanya kurang memiliki chemistry yang kuat dengan PDIP. Selain itu, PPP juga harus membayar hutang budi pada PDIP, yang dinilai sejumlah kalangan memiliki jasa dalam menyelamatkan partainya dari proses degradasi 'parliamentary threshold' di Pemilu 2019 lalu," pungkasnya. (Asp)
