Partai Gelora Dorong Pemerintah Gratiskan Perguruan Tinggi, dan agar Perusahaan Serap Tenaga Kerja Terdidik

Kamis, 29 September 2022, 13:55 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia akan mendorong pemerintah untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia. Partai Gelora juga meminta perusahaan-perusahaan di tanah air untuk aktif dan terlibat langsung dalam penyerapan tenaga kerja terdidik.

Hal itu bagian dari agenda politik Partai Gelora, dalam rangka melakukan reformasi sistem pendidikan di Indonesia dan dalam rangka menekan jumlah pengangguran anak muda.

“Di Jerman, pendidikan tingginya gratis sampai S3, tapi kalau di Indonesia cukup S1 dulu. Nah, agenda politik Partai Gelora adalah menjadikan pendidikan tinggi di Indonesia ini menjadi hak asasi bagi seluruh anak bangsa. Jadi pendidikan tinggi ini, istilahnya harus gratis,” kata Hudzaifah Muhibullah, Ketua Bidang Generasi Muda Partai Gelora, di Jakarta dalam Gelora Talk bertajuk ‘Pengangguran Anak Muda, Potret Negeri dan Mimpi untuk Indonesia, Rabu (28/9/2022) sore.

“Semua perusahaan di Jerman terlibat langsung dalam pendidikan, sehingga penyerapan tenaga kerjanya benar-benar terserap. Jadi ketika mereka kuliah, mereka juga sudah dapat gaji dan gajinya sangat besar. Partai Gelora ingin hal itu juga terjadi di Indonesia,” ujar pria yang akrab disapa Udef ini.

Baca juga : FPK Subang Minta Pemda Siapkan Regulasi dan SDM Agar Terserap di Lapangan Kerja

Selain itu, kata Udef, di Jerman sejak kelas 5 SD sudah diarahkan ke penjurusan atau peminatannya dalam bidang vokasi, sehingga tingkat pengangguran anak mudanya relatif rendah. “Saya kira upaya Eropa mereduksi penggangguran seperti di Jerman bisa diterapkan di Indonesia, misalnya mengintegrasikannya di tingkat ASEAN secara politik dan ekonomi,” terangnya.

Menurut dia, saat ini banyak pengangguran anak muda, karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik pendidikan maupun keahlian. “Di sinilah perlunya kerjasama antara industri dan pemerintah. Pendidikan tingginya gratis, dan tenaga kerjanya langsung diserap oleh perusahaan-perusahan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Riset Pendudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi, PhD, mendesak pemerintah segera mengatasi tingginya pengangguran anak muda. Sebab apabila tidak segera diatasi, program Indonesia Emas 2045 yang digadang-gadang pemerintah bisa gagal total.

“Mereka yang kini ada di bangku SD, SMP, dan SMA yang akan menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045, jangan sampai nanti hanya menjadi penonton di negeri sendiri, karena kalah bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA) dan tidak bisa menjadi agen perubahan,” kata Nawawi.

Baca juga : Dorong Peningkatan Kinerja, BAZNAS Gelar Rakernis Standar Tata Kelola

Karena itu, Nawawi berharap, pemerintah segera menyiapkan SDM unggul terutama dalam pendidikannya, sehingga memiliki skill dan siap bersaing di Indonesia Emas 2045. “Salah satu syarat Indonesia Emas 2045 itu, bagaimana skill itu harus bisa diterima oleh pasar kerja. Artinya, pemerintah perlu memikirkan bagaimana pendidikan itu bisa ekuivalen dengan yang dibutuhkan di pasar kerja. Pemerintah harus menfaslitasi anak muda dengan berbagai program untuk bisa bersaing di dunia kerja,” tandasnya.

Sementara Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan mengatakan, pemerintah harus mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, terutama anak muda menghadapi tantangan ledakan pengangguran akibat krisis global.

“Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang pro terhadap penciptaan lapangan kerja,” kata Ryano.

Ia berharap, pemerintah tidak terkecoh dengan catatan data BPS soal penurunan jumlah pengangguran. Dari Agustus 2021 sebanyak 9,7 juta penggangur, turun pada Februari 2022 menjadi 8,4 juta jiwa.

Baca juga : Pencabutan PPKM, Puan: Pemerintah Harus Siapkan Strategi Matang agar Tak Timbulkan Euforia Berlebih

“Meski turun, tetapi faktanya pengangguran tersebut, 70 persen usia produktif dan yang terserap pekerjanya atau sekitar 39% porsi terbesar sebagai pekerja sektor pertanian,” katanya.

Untuk menurunkan angka pengangguran, lanjutnya, pemerintah diharapkan perlu menciptakan entrepreneurship untuk para milenial yang saat ini baru sektiar 1,6%. “Wirausaha muda juga harus dibimbing dengan dukungan seperti misalnya pinjaman lunak. Jadi, perlu juga dihadirkan mentalitas sebagai entrepreneur sejak usia dini,” pungkasnya. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal