Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah untuk melanjutkan uji coba konversi elpiji ke listrik, dan membuktikan bahwa dengan cara ini masyarakat bisa berhemat.
“Perlu lebih banyak uji coba, daerah diperluas, konteksnya di daerah yang masyarakat perkampungan banyak. Jangan di kota, meski di kota juga perlu. Saya ingin melihat apakah menggunakan kompor gas lebih mahal dari listrik, artinya teori cost benefit,” tegas Trubus, Senin (26/9/2022).
Rencananya pemerintah akan melakukan uji coba di Solo dan Denpasar, Bali. “Program kompor listrik induksi ini masih merupakan uji coba atau prototipe sebanyak 2.000 unit dari rencana 300 ribu unit, yang akan dilaksanakan di Bali dan di Solo,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.
Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, hasil dari uji coba ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terkait program konversi kompor gas menjadi listrik industri.
Baca juga : Calo Marak, KPK Diminta Awasi UP PKB Kedaung Angke
Trubus sendiri sudah turun ke lapangan dan bicara dengan masyarakat. Dia menyimpulkan, belum ada urgensinya untuk mengkonversi elpiji ke kompor listrik. “Artinya, kebijakan konversi tidak ada urgensinya, persoalannya, itu yang namanya kebijakan apa yang dimaui pemerintah. Pemerintah maunya mengkonversi jadi kompor listrik, sehingga kebijakan ini menjadi tidak tepat peruntukannya, tidak tepat," jelasnya.
Pemerintah masih belum melakukan komunikasi publik kepada masyarakat atas kebijakan ini. Selain itu, infrastruktur pendukung juga belum siap.
“Karena infrastruktur harus disiapkan semua, misal kalau rusak bawa ke mana. Harus dimodifikasi sesuai dengan watt masyarakat. Ada kolaborasi dengan para pabrikan, agar lebih sederhana. Apalagi keluhan di masyarakat listrik sering mati,” tambah Trubus.
Sebelumnya, Menko Airlangga juga menegaskan, pemerintah belum akan memberlakukan konversi kompor gas elpiji tiga kilogram menjadi kompor listrik induksi pada tahun ini.
Trubus menambahkan, kebijakan ini bahkan tidak akan terwujud pada masa sisa pemerintahan Presiden Jokowi. “Saya lihat di masa Pak Jokowi gak mampu. Kalau bicara kebijakan publik, tidak mungkin jangka pendek," tambahnya.
Sementara Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan program konversi kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik induksi. Menurutnya, penundaan itu juga dapat diterima mengingat masih banyak persoalan teknis yang perlu dibenahi.
“Penundaan itu cukup realistis mengingat masih banyak masalah teknis yang belum teratasi. Pengguna kompor listrik harus pelanggan di batas 1.300 VA (volt ampere) dan masalah pemadaman di berbagai daerah menjadi hambatan,” ujarnya.
Menurutnya, program itu tepat sepanjang tidak dimaksudkan sebagai alih beban dari PT PLN (Persero) ke masyarakat. “Sebagai program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik cukup tepat. Tapi jangan sampai, program itu dimaksudkan untuk mengalihkan beban oversupply dari PLN ke masyarakat,” ungkap Fahmy.
Baca juga : Anggota DPR Dorong Pemerintah Bikin Regulasi yang Komprehensif Atasi Sampah Plastik
Fahmy menegaskan, program tersebut tidak akan cukup mengonversi penggunaan LPG 3 kg. Dirinya menyarankan agar pemerintah juga mempertimbangkan bauran energi lain untuk mengonversi LPG 3 kg.
“Program konversi LPG 3 kg tidak akan mencukupi hanya dengan kompor listrik. Perlu dikembangkan bauran energi terdiri gasifikasi batu bara menjadi gas tabung, jaringan gas, kompor listrik LPG nonsubsidi,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, penundaan program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik induksi lebih disebabkan oleh kesiapan pemerintah untuk menjalankan program tersebut. “Penundaan ini menurut saya karena faktor dari persiapan terlebih dahulu. Karena kalau keekonomian, selama masih menggunakan tarif subsidi kompor induksi lebih ekonomis jika dibandingkan kompor gas,” terangnya.
Mamit menjelaskan perhitungan ekonomi program konversi tersebut. Jika masyarakat menggunakan LPG 3 kg sebanyak 3 tabung dalam 1 bulan, di mana harga eceran per tabung adalah Rp20 ribu/tabung, maka pengeluarannya adalah Rp60 ribu/bulan. “Kita bandingkan dengan kompor induksi di mana pemakaian dalam 1 bulan minimal saja 60 kwh. Dengan per kwh kita gunakan tarif 900 VA subsidi yaitu Rp605 per kwh, maka sebulan harus membayar Rp37,8 ribu. Tapi semua tergantung pemakaian ya. Sama seperti tarif listrik ke depannya,” tandasnya. (Asp)
