Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Setelah lolos dari pandemi, kini dunia industri menghadapi tantangan baru untuk bertahan.
Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment dari INDEF Ahmad Heri Firdaus mengatakan, kenaikan harga BBM serta imbas dari konflik geopolitik dirasakan betul oleh dunia industri. Karenanya, pemerintah bisa membantunya dengan cara memberikan stimulus, fasilitas maupun insentif, agar industri tetap berjalan, bisa membuka lapangan kerja dan mendorong peningkatan investasi.
“Pertama, terkait kenaikan harga energi yang mengerek kenaikan harga transportasi. BBM naik, inflasi tinggi, suku bunga acuan meningkat. Artinya, bunga kredit juga lebih tinggi, sehingga mengancam ekspansi, yang tadinya siap ekspansi menjadi tertunda,” tutur Ahmad Heri, Jumat (23/9/2022).
Bahkan, kenaikan harga transportasi dan juga sebagian bahan baku, makin memperberat ongkos produksi. Dikhawatirkan ada penyesuaian berupa pengurangan tenaga kerja. “Jadi, kenaikan biaya produksi bisa menyebabkan tertundanya ekspansi, atau bahkan penyesuaian input produksi, dikhawatirkan mereka mengurangi tenaga kerja,” ungkap Ahmad.
Untuk itu, pemerintah bisa membantu industri dengan cara memberikan stimulus maupun insentif. “Agar industri tetap berjalan, katakan diberikan fasilitasi dalam rangka industri sedang mengalami tekanan harus dibantu, katakan dalam biaya logistik, fasilitas ekspor, ekspor kan kapal mahal, diberikan diskon tarif listrik untuk jam tertentu, apapun yang bisa berdampak langsung terhadap industri,” terang Ahmad.
Sejauh ini, kata dia, pemerintah hanya memberikan bantuan pada masyarakat terdampak sebagai kompensasi atas kenaikan BBM, namun belum pada industri.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kemampuan industri menjadi unsur utama bagi ketahanan ekonomi sebuah negara di masa pandemi. Industri akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan memerlukan sektor perdagangan dalam distribusi, serta mendorong peningkatan investasi.
“Oleh karena itu, G20 harus mendorong upaya peningkatan di sektor industri, perdagangan dan untuk lebih menarik investasi. Ini merupakan seruan bagi negara-negara G20 untuk bekerja sama lebih baik lagi dalam memberikan dukungan yang diperlukan guna mendorong aspek-aspek industri dan perdagangan yang mengadopsi teknologi, khususnya di negara-negara berkembang,” kata Menko Airlangga.
Menanggapi itu, Ahmad Heri mengatakan, keanggotaan Indonesia dalam sejumlah forum seperti G20, ASEAN maupun lainnya diharapkan bisa memperkuat kerjasama yang menguntungkan. “Kerja sama untuk aliran barang dan jasa yang lebih lancar, perlu dilakukan pertemuan dalam forum seperti kemarin itu. Negosiasi untuk menurunkan tarif non tarif, dan kerjasama investasi perdagangan yang menguntungkan saya rasa banyak,” ujar Ahmad Heri.
Namun, menurutnya, ada tantangan baru, di mana sejumlah negara melakukan restriksi ekspor untuk menjaga stok mereka. Harusnya dalam forum seperti G20 ini bisa dibicarakan lebih jauh tentang global supply chain, dan diyakinkan bahwa bisa menjalin kerjasama tanpa restriksi.
Sementara Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengungkapkan, permasalahan ekonomi saat ini terjadi dalam tingkatan global, bukan di domestik. “Yang jelas kita memang berhadapan dengan global. Sekarang itu tantangannya ada di global, bukan di domestik,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan global berdampak pada ekonomi Indonesai seperti pandemi covid-19. Masih ada gejolak geopolitik perang Rusia-Ukraina yang kemudian menjadi pemicu atas disrupsi mata rantai pasokan global, sehingga terjadi permasalahan krisis pangan dan energi yang kemudian memicu lonjakan inflasi di banyak negara.
Baca juga : Ombudsman RI Tinjau Mudik Gratis yang Diselenggarakan Pemerintah
“Jadi, ini karena memang permasalahan ada di global yang kemudian berdampak ke masing-masing negara, maka solusinya memang harus di global,” tegasnya. (Asp)
