LampuHijau.co.id - Anggota Komisi I DPR RI F-Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai, urgensi dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ini cukup jelas dan mendesak. Terlebih, permasalahan terkait dengan peretasan data, kebocoran data pribadi, hacking dan lain sebagainya kian marak.

“Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini enggak akan menyelesaikan seluruh permasalahan, tapi akan menjadi awal yang baik. Kita punya payung hukum spesifik yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, untuk dijadikan sebagai dasar rasa aman dari masyarakat,” tuturnya dalam Diskusi Forum Legislasi bertajuk ‘Pengesahan RUU PDP, Komitmen DPR Lindungi Data Pribadi’, di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Baca juga : Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka Dukung Jokowi Bongkar BPP BBM

Selain itu ia mengungkapkan, dalam rancangan pembuatan RUU PDP ini tentu ada dinamika termasuk terkait dengan infrastruktur. “Karena ini kita Dewan, meminta kepada pengendali data itu ada swasta ada publik juga, BPJS dan lain sebagainya, kemarin yang marak, jadi dua-duanya termasuk. Itu kita meminta kepada mereka untuk menyiapkan infrastrukturnya. Untuk menyiapkan sistem keamanannya harus benar-benar bisa terjaga,” ungkapnya.

“Kalau sampai nggak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang ini, artinya mereka berpotensi untuk melanggar,” tambahnya.

Baca juga : Anggota Komisi III DPR Ramai Tanyakan Kapolri Soal Isu Konsorsium 303

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI F-Golkar, Dave Laksono, juga menyoroti kebocoran data yang marak terjadi belakangan ini. Dave pun menyinggung peran pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan siber. Menurutnya, harus ada ketegasan dan kejelasan dari pemerintah mengenai peta jalan dari keamanan siber di Indonesia.

“Selama aturannya, Kepmennya, perpresnya atau program pemerintahnya itu tidak dibuat dan tidak di-update dengan teknologi terkini, pemerintah tidak melakukan sinergi dengan kementerian, lembaga ataupun juga intansi pendidikan untuk merekrut, membina menciptakan programer baru, folder baru, lalu menceritakan sistem-sistem barunya juga, mengupdate terus ya pasti akan terus terjadi kebocoran ini,” kata Dave.

Baca juga : Soal Kematian Josua, Tom Minta Komisi III DPR RI Segera Panggil Kapolri

Dikatakannya, bukan suatu yang tepat jika pemerintah meminta para hacker untuk tidak meretas data-data penting, misalnya yang dimiliki kementerian atau lembaga. Namun, pemerintah harus lebih pandai, atau jika dibutuhkan bisa merekrut para hacker menjadi bagian dari pemerintah.

“Justru harus lebih pandai, bijak, dan pintar. Apa perlu kita rekrut para hacker, apa perlu kita hire mereka menjadi bagian dari pada pemerintahan, dibanding mereka menyerang dan juga di bagian program dari pemerintah untuk keterbukaan informasi?" pungkasnya. (Asp)