LampuHijau.co.id - Setelah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah diingatkan dan diminta untuk berhati-hati dalam memitigasi dampak dari kebijakan tersebut. Pasalnya, langkah itu bisa berujung pada perubahan besar yang akan terjadi di Indonesia.

“Tidak semua perubahan besar di dunia itu direncanakan, bisa tidak direncanakan, dan bisa datang tiba-tiba, termasuk apa yang terjadi di kita. Jadi, kita perlu waspada, rendah hati, dan hati-hati dalam memitigasi keadaan ini,” kata Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam Gelora Talk bertajuk ‘Akhirnya Harga BBM Melambung Tinggi, Apa Dampaknya?, Rabu (7/9/2022).

Baca juga : Pemerintah Harus Antisipasi Efek Domino Perekonomian Sebelum Menaikkan Harga BBM

Lebih lanjut Fahri mengungkapkan, penderitaan masyarakat saat ini bertambah pilu, akibat dampak Covid-19 dan krisis global. Sebab, pendapatan masyarakat tidak bertambah, namun pengeluaran bertambah berkali lipat.

“Ketika pemerintah memutuskan pencabutan subsidi untuk penyelamatan APBN, itu membawa risiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia,“ ujarnya.

Baca juga : PEN Berakhir, Pengamat Prediksi Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Baru

Seharusnya, kata Fahri, pemerintah tidak menggunakan instrumen APBN dijadikan alasan untuk menambah beban rakyat, karena pada saat yang sama, pemerintah mendapatkan windfall atau ‘durian runtuh’ dari keuntungan beberapa komoditas, di samping harga minya dunia saat ini sedang turun.

“Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Kita sayangkan, anggota DPR-nya sejak Omnibus Law itu fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan, sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatanya sudah tidak ada,” tambahnya.

Baca juga : Loyalis AHY Gandeng Damkar Gelar Pelatihan Antisipasi Kebakaran Bagi Warga

Sementara pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Periode 2004-2014, Andi Rahmat mengatakan, pemerintah seharusnya berani membeli minyak Rusia yang harganya lebih murah, sehingga bisa melakukan restrukturisasi belanja kompensasi, tidak perlu mencabut subsidi atau menaikkan harga BBM.

“Hanya saja, apakah pemerintah berani mengambil risiko secara politik mengadapi tekanan Amerika. Ini harus didiskusikan di DPR agar ada solusinya soal ini, karena melibatkan banyak perspektif, tidak bisa pemerintah saja,” tandas Andi Rahmat. (Asp)