LampuHijau.co.id - Pemerintah secara intens memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional, agar sesuai dengan kondisi terkini. Salah satunya adalah melakukan penguatan stok beras.

“Dalam Rakortas diputuskan, yang pertama tentang kebijakan pembelian gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga. Dan yang kedua adalah Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum Bulog, dalam rangka penguatan stok CBP untuk melakukan pembelian gabah/beras dengan menggunakan fleksibilitas harga,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan Pangan, Jumat (2/9/2022).

Ketua Umum Partai Golkar itu juga menjelaskan bahwa pada bulan Agustus 2022, bahan makanan mengalami deflasi sebesar 2,64% (mtm). Secara rinci, komoditas bahan makanan yang memberikan andil deflasi pada bulan Agustus 2022 adalah Bawang Merah 0,15%, Cabai Merah 0,12%, Cabai Rawit 0,07%, Minyak Goreng 0,06%, Daging Ayam Ras 0,06%, Tomat 0,03%, Ikan Segar, Jeruk dan Bawang Putih masing-masing 0,01%.

Sedangkan komoditas yang memberikan andil dalam inflasi yaitu Telur Ayam Ras dan Beras masing-masing 0,02%. BPS juga mencatat inflasi IHK (indeks harga konsumen) pada Agustus 2022 sebesar 4,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy).

Baca juga : Investasi Jepang, Ekonom: Kejar Realisasinya untuk Dongkrak Perekonomian Rakyat

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengungkapkan, sektor energi dan pangan menjadi penyumbang terbesar dalam kenaikan inflasi. Seusai kebijakan penaikan BBM bersubsidi, memang diperlukan kebijakan untuk meminimalisir dampak kenaikan tersebut. Salah satunya adalah menjaga ketersediaan stok pangan di masyarakat.

"Jadi, memang sumber inflasi sampai dengan Agustus 2022 ada di energi dan pangan. Di September 2022 energi akan naik seiring penyesuaian tarif BBM. Maka untuk meminimalisir dampak itu, inflasi pangan harus turun," kata Faisal di Jakarta, Senin (5/9/2022).

Dengan demikian, langkah pemerintah untuk memperkuat stok pangan usai kenaikan BBM bersubsidi bisa membantu menekan angka inflasi. Menurutnya, ketika inflasi pangan bisa dikendalikan maka akan berpengaruh pada kenaikan inflasi secara umum.

"Jadi jika berhasil dilakukan, memang inflasi umum naiknya akan cenderung terkendali," terangnya.

Baca juga : 600 Jiwa di Jaksel Terdampak Perubahan Nama Jalan

Dikatakannya, pengendalian inflasi pangan tidak hanya penting bagi upaya menekan inflasi secara umum, tetapi juga untuk menjaga daya beli masyarakat. "Selain itu, juga menjadi penting pengendalian inflasi pangan ini karena pangan adalah kebutuhan pokok sehingga akan berkaitan erat dengan daya beli," tandasnya.

Sementara Peneliti INDEF Rusli Abdullah menambahkan, pemerintah harus memberikan harga yang layak untuk gabah petani. “Bulog, pemerintah di sini harus turun pastikan agar harga pembelian Bulog sesuai HPP (Harga Pokok Penjualan), kalau seandainya petani mau menjual ke pembeli lain di atas HPP itu hak petani,” kata Rusli, Senin (5/9/2022).

Sebelumnya, Menko Airlangga mengatakan tentang kebijakan pembelian gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga. “Dan yang kedua adalah Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum Bulog dalam rangka penguatan stok CBP untuk melakukan pembelian gabah/beras dengan menggunakan fleksibilitas harga,” kata dia.

Rusli berpendapat, kenaikan harga akibat dampak kenaikan harga BBM tidak akan jauh karena sebenarnya harga bahan pangan seperti telur dan gandum sudah naik sebelumnya. “Sebenarnya sudah naik dari bahan olahan, gandum, telur, ditambah komponen di transportasi. Berapa kenaikannya? Ini tidak separah kalau seandainya kenaikan harga pakan naik sekian persen,” sebut Rusli.

Baca juga : Takjil Mengandung Borax dan Formalin Banyak ditemukan di Kota Tangerang

Pemerintah perlu memainkan peran dalam menjaga ketersediaan bahan pangan, khususnya beras. “Ada dua pihak, petani pengen harga tinggi, produsen pengen harga terjangkau,“ kata Rusli.

Meski sekarang ada kritik kepada pemerintah karena menaikkan harga BBM, namun Rusli mengatakan, hal ini tidak akan berlangsung lama. “Dalam satu dua bulan akan ada adjustment, ada titik keseimbangan baru. Saya kira untuk untuk mencapai keseimbangan baru, tentu ada yang terdampak, artinya masyarakat bagian bawah,” jelas Rusli.

Ditambah lagi sebelum menaikkan harga BBM, Presiden Jokowi sudah bagi-bagi BLT. Sedikit banyak keberadaan BLT untuk membantu masyarakat rentan menghadapi kenaikan harga karena BBM.

"Pemerintah sudah menyiapkan BLT, sebagai bumper. Namun bagaimana implementasinya di lapangan, BLT harus tepat sasaran,” pungkas Rusli. (Asp)