LampuHijau.co.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan, reformasi birokrasi besar-besaran perlu terjadi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, selama ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diketahui bekerja tidak serius.

"Berdasarkan hasil evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, hampir semua SKPD tak optimal menyerap anggaran kegiatan. Rata-rata penyebab yang dapat disimpulkan dari lima Komisi di DPRD DKI Jakarta, kurang matangnya perencanaan program kegiatan," kata Pras, sapaan akrab Prasetio Edi, Senin (5/9/2022).

Baca juga : Insiden Pena Macet di Pelantikan Pejabat Tangsel

"Saya prihatin dengan situasi tersebut. Yang lebih mengherankan, di penghujung masa akhir jabatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru sibuk mengotak-atik jabatan struktural yang harusnya dapat fokus dan konsentrasi untuk memperbaiki kinerja," ungkap politisi PDI Pejuangan ini.

Etikanya, lanjut Pras, saat mau akhir masa jabatan memudahkan kerja penerusnya. Bukan membebani dengan menempatkan orang-orangnya.

Baca juga : Tempat Pelaku Kekerasan Seksual di Kota Bandung, Kiai Maman: Bukan Pesantren!

"Ini budaya tidak bagus dari seorang pemimpin Ibu Kota. Seperti kesempatan dalam kesempitan. Harusnya membenahi, ini malah sibuk melantik pejabat baru," imbuhnya. (ULI)