LampuHijau.co.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat bicara mengenai penetapan sejumlah purnawirawan TNI dan Polri dalam kejadian kerusuhan 21-22 Mei, serta dugaan perbuatan makar. Ryamizard meminta kepada para purnawirawan yang tersangkut kasus hukum untuk menaati hukum yang berlaku di Indonesia.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini mengungkapkan, hukum di Indonesia haruslah menjadi panglima tertinggi. Hukum harus ditaati tanpa memandang jabatan maupun pangkat seseorang. "Kita negara hukum. Hukum itu adalah panglima tertinggi, harus ditaati," tegas Ryamizard seusai bersilaturahmi dengan Buya Syafii, Selasa (11/6/2019) kemarin.

Baca juga : Jelang Puasa dan Lebaran, Gembong: BUMD Pangan Harus Mampu Kendalikan Harga

Ryamizard menyatakan, hukum sebagai panglima tertinggi harus ditaati dengan baik oleh seluruh warga negara. Dengan ditaatinya hukum yang berlaku, ia meyakini kondisi negara akan baik.

"Panglima tertinggi itu hukum. Siapa pun tentara, polisi, ulama, umara harus taati. Kalau kita mau negara ini baik,” tegas Ryamizard.

Baca juga : Viral Foto Saweran Mesum, Pamela Ngaku Harga Dirinya Jatuh

Seperti diketahui, sejumlah nama purnawirawan TNI dan Polri tersangkut kasus dugaan makar. Sejumlah nama seperti mantan Danjen Kopassus Mayjen Soenarko, mantan Pangkostrad Mayjen Kivlan Zen, dan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Sofyan Jacob. Mereka sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan makar. (ASP)