Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah memprioritaskan penggunaaan anggaran negara pada hal-hal yang sangat prioritas, bukan sebaliknya, digunakan untuk pembangunan proyek-proyek mercusuar yang dilakukan dalam situasi ketidakpastian global.
“Bagaimana anggaran pemerintah yang memang dalam serba keterbatasan ini, digunakan untuk hal-hal yang memang prioritas, sangat prioritas, bukan kepada hal-hal yang sifatnya itu proyek-proyek mercusuar,” kata Achmad Rilyadi, Bendahara Umum Partai Gelora Indonesia, dalam Gelora Talk, Rabu (24/8/2022) sore.
Hal itu disampaikan Achmad Rilyadi terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada pekan ini. “Karena kondisi keuangan negara yang sedang dalam kondisi yang sangat pas-pasan itu, kita berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai opsi-opsi, selain mengurangi subsidi konsumsi BBM,” katanya.
Lebih lanjut Irel, sapaan akrab Achmad Rilyadi, mengatakan, jika pemerintah menempuh opsi untuk menaikkan harga BBM, maka akan membawa konsekuensi pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan kenaikan harga-harga lainnya. “Hal ini tentu akan semakin memberatkan masyarakat. Karena itu, apa yang dilakukan pemerintah sekarang, harus memberikan solusi yang betul-betul kompatibel dengan kondisi rakyat,” terangnya.
Mantan Anggota Komisi VII DPR ini berharap, pemerintah segera membuat desain ketahanan energi baru terbarukan dalam rangka mengurangi penggunaan fosil sebagai sumber energi. Sebab, kapasitas produksi kilang minyak (lifting) saat ini rendah, tidak sebanding dengan konsumsi yang tinggi, sehingga pemerintah harus mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Baca juga : Daftar Hari Minggu, Partai Gelora: Berpolitik itu Santai Tak Ada Tekanan
“Kenaikan harga minyak dunia ini bisa menjadi momentum mempercepat penggantian BBM dari fosil ini sebagai sumber energi diganti dengan energi terbarukan. Kita memerlukan desain ketahanan energi terbarukan sekarang,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan, belum tentu ada kenaikan harga Pertalite dan Solar pada pekan ini maupun pekan depan. “Belum tentu (ada kenaikan harga). Kita akan hitung, sedang kumpulkan berapa windfall profit kenaikan komoditas yang dinikmati negara itu berapa, apa masih bisa mengkompensasi,” kata Sugeng.
Menurut dia, penyesuaian harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar akan berdampak melambungnya harga-harga barang atau inflasi. Kondisi ini, akan semakin memberatkan kehidupan kaum marjinal.
“Ini harus dihitung betul, dengan asumsi perhitungan bahwa kenaikan Pertalite 10% saja, bisa berdampak terhadap inflasi 0,5%, kalau ditambah Solar bisa 0.8%. Di satu sisi, rakyat miskin harus diselamatkan, dan anggaran negara tidak juga jebol,” terangnya.
Atas dasar itu Politisi Partai Nasdem ini mengkrtik keras upaya Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite pada pekan ini.
“Itu statement yang ceroboh, tidak manusiawi, merugikan semua orang. BBM belum naik saja, harga-harga sudah naik hari ini dan terjadi rush di SPBU-SPBU gara-gara pengumuman saudara Luhut Panjaitan. Itu kritik keras saya,” tegasnya.
Sementara Satya Widya Yudha, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), mengatakan, setidaknya ada tiga alternatif mengenai BBM Subsidi. Alternatif pertama, yakni menambahkan kuota BBM Subsidi hingga mencukupi sampai akhir tahun apabila pemerintah berkecukupan. Kedua, melakukan pembatasan distribusi BBM subsidi, karena belum efektif menyasar rakyat kurang mampu. Ketiga menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Untuk ini sebenarnya badan usaha sudah menginisiasi pembatasan dengan pengguna mypertamina. Hanya saja, payung hukum dari pembatasan itu belum ada,” tuturnya.
Menurut Satya, sudah Rp502 triliun dana APBN untuk subsidi energi termasuk dengan kompensasi. Sedangkan tahun depan, subsidi energi ini juga ditekan hingga sekitar Rp302 triliun hingga akihr tahun.
“Bagaimana berupa untuk anggaran Rp502 triliun ini bisa sampai hingga akhir tahun,” kata mantan Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.
Semakin mengecilnya anggaran subsidi ini seiring kembalinya penerapan deficit anggaran menuju maksimal 3%. Dengan begitu, belanja diatur lebih ketat dengan mengedepankan penggunaan kendaraan listrik dan biofuel. Ke depannya, lanjut Satya, penggunaan BBM fosil ini terus menurun.
“Moda transportasi publik juga harus ditingkatkan, bila perlu gratiskan,” katanya.
Baca juga : Kesiapan Pengawas Pemilu, Pemprov DKI Gelar Apel untuk Atasi Kompleksitas
Sedangkan Pengamat Migas & Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menuturkan, subsidi BBM hingga sekarang ini masih belum tepat sasaran bagi golongan ekonomi kelas bawah. Di dalam BPS, ukuran masyarakat miskin apabila berpenghasilan di bawah Rp400 ribu per bulan.
“Kalau yang disubsidi adalah pemakai motor, kan menjadi pertanyaan. Mereka ini para pejalan kaki, semestinya, tak menggunakan motor,” ujarnya.
Menurutnya, subsisi BBM seharusnya menyasar kepada orang bukan barang. Bagi masyarakat miskin tetap membeli BBM dengan harga sama, namun disubsidi dengan menggunakan kode tertentu.
“Tiga besar penggunanya yakni transportasi, industri dan niaga, serta rumah tangga. Kalau ini mampu disasar, kemungkinan angka subsidi tidak sebesar ini,” pungkasnya. (Asp)
