Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, seharusnya pemerintah memilih opsi pembatasan ketimbang penaikan harga BBM subsidi. Hal itu disampaikan Trubus menanggapi sejumlah opsi yang disiapkan pemerintah, terkait dengan kebijakan BBM bersubsidi.
"Kalau saya, pilihan pemerintah pada pembatasan saja, tidak menaikkan. Karena kalau menaikkan dampaknya ke inflasi. Inflasi kita sudah 4,9% sekarang. Ini 4,9% karena pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan ojol berpengaruh (inflasi) naik jadi 4,9%. Kalau BBM itu naik bisa jadi 8% nanti," kata Trubus, di Jakarta, Rabu (24/8/2022).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, akan segera melaporkan skema alternatif harga bahan bakar minyak (BBM) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertama, pemerintah menaikkan subsidi sampai mendekati Rp700 triliun dengan risiko semakin membebani fiskal.
Lalu yang kedua, pengendalian volume konsumsi BBM bersubsi jenis Pertalite dan Solar dengan menentukan kategori yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi. Ketiga, menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal itu didasari atas sejumlah pertimbangan, terutama soal inflasi.
Menurut Trubus, kebijakan pemerintah dalam penaikan tarif ojek daring atau ojol hingga 30% pada akhir bulan ini turut menyebabkan kenaikan inflasi. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor.
Alokasi volume subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar diperkirakan habis pada Oktober 2022, sehingga akan membengkak sampai 29 juta kiloliter hingga akhir tahun. Harga BBM bersubsidi berpeluang naik untuk mengantisipasi naikknya anggaran subsidi energi hingga Rp700 triliun dari Rp502 triliun.
Selain itu, Trubus mengungkapkan, pemerintah patut menghindari memilih opsi penaikan BBM subsidi. Pasalnya, jika pemerintah memilih opsi penaikan BBM subsidi dinilainya bisa memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
"Saya khawatir dampak lanjutannya terjadi public distrust. Situasi sosial-politik jadi kacau. Karena ini ekonomi nanti jadi politik, itu repotnya. Karena ini menjelang 2024, partai-partai akan berlomba untuk mencari massa dengan memanfaatkan kenaikan BBM. Jadi, pemerintah harus prudent," terangnya.
Untuk itu, pemerintah perlu membuat kebijakan bersifat khusus dengan memberikan langsung pada masyarakat yang terdampak. "Jadi maksud saya, masyarakat kategori miskin yang ada di DTKS. Itu saja dulu," tambahnya.
Kemudian, pembatasan konsumsi BBM subsidi juga diterapkan pada kendaraan dengan kategori sektor esensial dan non-esensial. Seperti transportasi publik, kendaraan logistik, sepeda motor di bawah 150 cc, dan mobil berkapasitas mesin 1.000 cc.
Baca juga : Bupati Minta Polres Subang Lanjutkan Program Bedah Rutilahu, Ini Alasannya
"Menurut saya, semua mobil dialihkan ke Pertamax. Kalau mau subsidi yang 1.000 cc. Jadi, saya tidak setuju dengan My Pertamina, tambah rumit itu. Kasihan orang yang tidak tahu," tegasnya.
Trubus juga mengajukan skema lain agar pemerintah bisa menyelamatkan keuangan negara tanpa membebani masyarakat kecil. Ia menyarankan pemerintah membeli minyak dengan harga murah, menunda proyek ambisius, dan mengefisiensikan anggaran birokrasi.
"Ada cara lain, yaitu pemerintah harus mencari sumber penghasilan lain, misal membeli minyak dari Rusia. Kan ada diskon 30%. Pemerintah menunda dulu proyek ambisius, PSN yang ambisius. IKN kan belum urgen, infrastruktur yang kira-kira tidak strategis dicoret dulu, ditunda. Efisiensi di birokrasi, jadi misalnya anggaran-anggaran yang tidak perlu, pejabat negara yang suka jalan-jalan, itu dipangkas semua," tandasnya.
Sementara Ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman mengatakan, opsi untuk menaikkan harga BBM secara berkala dinilai tidak efisien. “Kalau berkala tapi ujungnya tetap akan ke Rp10 ribu, maka dampak inflasi diujung tahun ya, akan tetap sama ya. Mungkin sedikit lebih rendah karena dampak second round-nya tidak sebesar kalau langsung dinaikan ke Rp10 ribu,” katanya.
Dalam proyeksi Office of Economist Bank Indonesia, jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Pertalite ke Rp10.000 dan Solar ke Rp8.500, potensi kenaikan inflasi hanya berada di 6%. Lalu dengan kenaikan harga BBM, potensi minus pertumbuhan ekonomi hanya -0.17%.
Baca juga : Pemerintah Harus Lihat Realitas yang Ada Sebelum Menaikkan Harga BBM, Listrik, dan LPG
Bank Mandiri masih optimis, meski masih ada sejumlah tantangan misalnya geo politik, potensi kenaikan harga BBM bersubsidi, namun proyeksi pertumbuhan di 2022 disebut masih mampu tumbuh di atas 5%.
“Jadi, ini memang pelonggaran PPKM yang meningkatkan mobilitas publik, serta kinerja ekspor yang baik karena masih tingginya harga-harga komoditas masih mampu menopang pertumbuhan. Tetapi kalau BBM harganya dinaikkan, pasti ada dampaknya ke growth. Namun secara net, momentum pertumbuhan ekonomi 2022 masih lebih baik,” ungkap Faisal. (Asp)
