LampuHijau.co.id - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina menilai, Ketua DPR RI Puan Maharani memiliki perhatian tinggi terhadap permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di tanah air. Hal itu terlihat dari kebijakan Puan yang juga pernah menjabat sebagai Menko Pembangungan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan saat ini menjadi pucuk pimpinan di lembaga DPR RI.

Menurutnya, Puan juga berperan penting di balik suksesnya DPR RI mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, Puan juga mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi Undang-Undang.

Baca juga : Pesilat Asal Subang Bertarung dalam Kejuaraan Dunia Pencak Silat di Malaysia

"Dari awal saya sangat beruntung dengan adanya Ibu Puan sebagai Ketua DPR RI, karena sebelumnya Ibu Puan ini pernah menjadi Menko PMK, beliau sangat paham dan sangat konsen dengan masalah kesejahteraan sosial dari mulai hulu hingga hilir," kata Selly, Minggu (31/7/2022).

Selain perhatian, Puan juga disebut Selly memberikan dukungan penuh terhadap masing-masing Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk membahas RUU yang terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial. Misalnya UU TPKS yang menjadi ranah Komisi VIII dan RUU KIA yang menjadi tugasnya Komisi IX.

Baca juga : Kapolres Subang Resmikan Bedah Dua Rutilahu Milik Warga Desa Jatiragas Hilir

"Bukan hanya perhatian, tetapi support beliau dengan memberikan kepercayaan kepada masing-masing komisi termasuk masing-masing bidang yang menangani masalah kesejahteraan sosial," ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Atas dasar itu, Selly pun akan mendukung setiap kebijakan yang menjadi perhatian Puan Maharani. Tak hanya dari sisi fungsi legislasi, tetapi juga dari fungsi pengawasan maupun anggaran.

Baca juga : Asrama Ponpes di Depok Kebakaran, Puluhan Santri Kehilangan Tempat Tidur

"Saya akan mendukung apa yang menjadi kebijakan dari ibu Ketua DPR agar kedepan apapun yang menjadi kebijakan Ibu Ketua DPR itu bisa terimplementatifkan. Sehingga DPR itu bukan hanya bicara dari sisi regulasi, tetapi ke depan betul-vetul ada support dari sisi anggaran yang bisa terimplementasikan juga," tandasnya. (Asp)