LampuHijau.co.id - Jepang berkomitmen menanam investasi di Indonesia senilai Rp75,4 triliun (US$5,25 miliar) pada 2023. Komitmen investasi itu didapat saat Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan 10 CEO perusahaan Jepang.

Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, investasi yang masuk di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dalam negeri. Investasi dari Jepang diharapkan bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Dengan demikian, perekonomian rakyat akan terdongkrak.

“Investasi yang masuk dari Jepang itu harapannya adalah bisa menyerap tenaga kerja, supaya pendapatan masyarakat meningkat, mengurangi pengangguran,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/7/2022).

Baca juga : Rasio Hutang BUMN Turun 35 Persen, Pengamat: Sinyal Positif Bagi Perekonomian

Menurut Ahmad, salah satu industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar adalah industri manufaktur. “Investasi yang masuk ini harus diarahkan ke sektor-sektor yang sifatnya industri manufaktur atau pengolahan. Atau sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja padat karya,” terangnya.

Selain itu, investasi juga mestinya bisa difokuskan pada hilirisasi industri. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia harus bisa dioptimalkan dalam penggunaan dan pengolahan. Hal itu patut dilakukan untuk menciptakan nilai tambah dan mengisi rantai produksi dari hulu ke hilir sebuah produk.

“Sekarang yang lagi menjadi perhatian adalah bagaimana bisa melakukan hilirisasi industri. Artinya, dengan sumber daya alam yang kita miliki, itu semua bisa kita olah untuk menjadi barang yang bernilai tambah,” tambahnya.

Baca juga : Bilqis Kalahkan Nomor 1 Dunia, Puan: Kerja Keras yang Menentukan Dibandingkan Peringkat

Terkait energi baru terbarukan (EBT), investasi dari Jepang menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia, mengingat kemampuan pendanaan dan penguasaan teknologi Negeri Sakura itu. “EBT kan kita harus ada teknologinya. Tentunya kita harapkan datang dari investasi. Salah satunya di sini adalah dari negara-negara yang memang sudah maju duluan dalam hal penciptaan EBT,” tandasnya.

Sementara Executive Director, Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, komitmen investasi yang dikantongi pemerintah Indonesia dari Jepang dan China harus kejar realisisanya, agar bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Terlebih dalam kondisi krisis, para investor tentu akan berhati-hati dalam menggelontorkan uang mereka. Komitmen tersebut jangan cuma jadi seremonial tanpa hasil.

“Tentunya mau mempunyai dampak yang memang signifikan, pertama komitmen harus berubah menjadi realisasi,” ujarnya.

Baca juga : LaNyalla: Sudah Seharusnya Kita Fokus pada Pemerataan Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat

Dalam konteks ekonomi, pemerintah sudah mendapatkan komitmen. Kini tinggal pelaku bisnisnya yang bergerak. “Bagaimana komitmen ini bisa difasilitasi pemerintah kedua negara sehingga ada bisnis ke bisnis yang riil,” imbuh Yose.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Jepang untuk bertemu sejumlah pengusaha kakap Jepang. Dari situ mengantongi komitmen investasi senilai US$ 5,2 miliar atau Rp 77,9 triliun dari kunjungannya ke Jepang.

Sedangkan dari China, pemerintah China menyampaikan komitmennya untuk menambah impor CPO sebanyak 1 juta ton dari Indonesia. Selain itu, China juga akan memprioritaskan impor produk pertanian dari Indonesia. Kedua pemimpin juga membahas kerja sama pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara. Menurut data BKPM, kontribusi investasi terbesar PMA pada Kuartal 2 2022 dari China (US$2,3 miliar) dan Jepang (US$0,9 miliar). (Asp)