LampuHijau.co.id - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut nama calon menteri yang berasal dari partainya menjadi wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hal ini sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang mengatakan, Ketua Umum memilik hak preogratif ke dalam dan keluar membuat keputusan strategis.

"Oleh karena itu, jabatan kabinet, jabatan ketua DPR, jabatan pimpinan MPR, itu adalah jabatan-jabatan strategis yang akan menentukan masa depan negara maka keputusan-keputusan tersebut ada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif ke dalam dan ke luar," kata Basarah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2019).

Baca juga : Jual Mobil Bonus Calon Istri

Kendati begitu, ia mengungkapkan, di internal PDIP sendiri belum ada pembahasan mengenai nama calon menteri. Karena PDIP termasuk Megawati, masih fokus mendukung Presiden Jokowi menggelar rekonsiliasi nasional. Menurutnya, terlalu jauh apabila PDIP sudah membuat daftar nama calon menteri.

"Toh bulan Oktober yang akan datang kabinet itu baru disusun oleh presiden terpilih," ucap dia.

Baca juga : PAN Minta KPK Usut Aliran Dana Mantan Menkes ke Amien Rais

Sebab itu, Basarah mengatakan tugas PDIP sekarang adalah bersama-sama Jokowi dan partai koalisi lainnya, menyatukan kembali seluruh kekuatan bangsa.

"Menyatukan kembali komponen masyarakat Indonesia karena Pak Jokowi ini terpilih sebagai Presiden RI, bukan presidennya TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin) atau presidennya partai-partai koalisi," tandasnya. (RIZ)