LampuHijau.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perjalanan ke Ukraina untuk bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di Istana Maryinsky pada Rabu (29/6/2022) lalu. Kunjungan itu dinilai membuka asa terhadap perbaikan kondisi dunia, yang terus tertekan akibat perang yang terjadi di negara tersebut.

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno menyampaikan, pertemuan Presiden Jokowi dengan Zelensky, kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin, dapat menjadi sebuah permulaan positif. Dengan catatan, negara-negara barat juga mau mengubah kebijakan dan sikap politik luar negerinya. Pasalnya, konflik yang terjadi di kawasan timur Eropa ini merupakan sebuah akumulasi dari beragam persoalan yang terjadi di kawasan tersebut.

“Yang kita harapkan ini, Presiden bisa membangun komunikasi antara Zelensky dan Putin. Negara-negara Barat juga bisa mengurangi egonya, sehingga menurunkan tensinya,” kata Dave dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema 'Misi Damai Jokowi di Rusia-Ukraina, Efektifkah?', di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Dave menilai, pertemuan ini memiliki pesan krusial. Tak hanya bagi Indonesia, karena negara-negara barat juga berharap Jokowi dapat menjadi jembatan komunikasi di antara kedua negara, di tengah kenyataan sedikit negara yang dapat menjadi mediator.

“Di sini terlihat dari bahasa tubuh banyak pemimpin negara G7 kemarin bahwa diharapkan Presiden ini dapat menjadi juru damai,” ungkap Dave.

Baca juga : Panja DPR: Aksi Korporasi Telkom dan Telkomsel Tidak Ada yang Salah

Menurutnya, pertempuran yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tak hanya mengganggu stabilitas regional, tetapi juga berdampak terhadap krisis pangan dan energi global. Indonesia pun merasakan dampaknya, terlihat dari persoalan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), pangan, dan beban subsidi pemerintah terhadap sektor energi.

“Subsidi pemerintah terhadap energi sangat besar, bahkan mencapai Rp500 triliun,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Effendi Simbolon, juga menyampaikan pujian terhadap langkah Presiden Jokowi. Dikatakannya, kunjungan tersebut merupakan sebuah langkah luar biasa, yang dapat menonjolkan peran Indonesia di kancah global.

Effendi bahkan menilai, Jokowi berpeluang menjadi penerima Nobel Perdamaian dari kunjungan tersebut apabila memenuhi empat persyaratan. Pertama, dalam segi misi perdamaian, Jokowi mampu mendorong kedua pemimpin negara itu untuk melakukan gencatan senjata.

“Apalagi kalau sampai duduk di perundingan, luar biasa,” ujarnya.

Baca juga : Kapolres Subang Meminta Komunitas Rangkul Milenial Agar Cinta Pertanian

Selanjutnya, dapat memastikan alur rantai pasokan kebutuhan pangan dunia. Menurut Effendi, banyak negara dunia, termasuk Indonesia, yang saat ini bergantung terhadap pasokan gandum yang diimpor dari Ukraina maupun Rusia.

Ketiga, Effendi menilai, konflik di kawasan Eropa timur ini sesungguhnya bukanlah Rusia melawan Ukraina, tetapi negara-negara Group of Seven (G7) dengan Rusia.

“Tapi dua atau tiga negara dari mereka itu tidak ingin Putin pencet benar nuklirnya. Itu pembicaraan di G7,” ungkapnya.

Kemudian yang keempat, jika Ukraina dapat memenuhi undangan Jokowi untuk hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November mendatang di Bali.

Posisi Ukraina pada pertemuan G20 akan mirip dengan posisi Indonesia dalam pertemuan KTT G7. Undangan ini pun menurut Effendi menjadi salah satu dampak dari posisi Indonesia sebagai Presidensi G20. Kehadiran Jokowi pada pertemuan G7 akan semakin membuka lebar jalan Indonesia dalam upaya mendamaikan Rusia dan Ukraina.

Baca juga : Ketua DPR RI: Pancasila Memuliakan Manusia dan Mendamaikan Dunia

“Kalau tidak hadir (G7), mungkin tidak semulus ini. Jadi satu rangkaian ini,” ucap Effendi.

Diungkapkannya, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR dengan Kementerian Luar Negeri, Effendi pernah memberikan saran agar Presiden Jokowi bersama Menlu Retno untuk berkunjung langsung ke Rusia dan Ukraina.

Dia menilai, Indonesia perlu memanfaatkan momentum sebagai Presidensi G20, untuk berusaha menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi. Meski G20 merupakan forum ekonomi dan bukan politik, Effendi menilai dengan kondisi saat ini, keduanya tidak bisa dipisahkan. (Asp)