Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Terkait munculnya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Harun meminta pemerintah menginvestigasi secara menyeluruh. Hal itu diperlukan agar diketahui berasal dari manakah sumber penyakit yang telah merugikan peternak hingga Rp9,9 triliun ini.
Menurutnya, langkah itu perlu dilakukan karena Indonesia sebenarnya sudah dinyatakan bebas PMK sejak 1986, namun tiba-tiba muncul kembali pada tahun 2022 ini.
"Memang penting bagaimana pemerintah menginvestigasi secara menyeluruh, karena kerugian yang ditimbulkan dari wabah ini tidak kecil," kata Nabil Harun dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk 'Jelang Idul Adha 1443 H, Amankah Hewan Korban Di Tengah PMK?', di Media Center, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/6/2022).
Baca juga : Kasus PMK Makin Serius, Ketua DPR RI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Hewan Tenak
Lebih lanjut ia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Pertanian, kerugian peternak akibat wabah PMK ini telah mencapai Rp9,9 triliun. Pasalnya, telah mengganggu produktivitas dan menyebabkan banyak hewan ternak yang mati. Investigasi terkait wabah PMK terebut, dikatakannya, merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan pemerintah agar kejadian tersebut tidak terulang kembali di saat-saat yang akan datang.
"Kalau saya ingin meminjam logika virus di komputer, itu memang sengaja diciptakan supaya anti virusnya laku. Apakah ini juga terjadi di dunia peternakan?" ujarnya.
Lebih lanjut ia mengingatkan, meskipun PMK tidak menular ke manusia, namun semua pihak tidak boleh "jumawa" agar hal-hal buruk tidak terjadi. Untuk itu, kerja sama semua pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk menyelesaikan wabah tersebut.
Nabil juga menghimbau masyarakat, khususnya menjelang Idul Adha, pemotongan hewan kurban bisa dilakukan di tempat-tempat yang relatif aman misalnya di rumah pemotongan hewan (RPH). "Memang rasanya kurang afdol kalau misalnya ada hewan kurban kemudian tidak dipotong di masjid atau di musholla, memang ada perasaan tidak puas. Namun ketika musim wabah seperti ini, ya mencegah itu lebih baik," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan hal yang sama. Dirinya mendorong pemerintah untuk.melakukan investigasi agas mengetahui virus PMK ini berasal dari mana.
“Penyebabnya dari mana? Padahal dari dulu Indonesia sudah bebas PMK, kok tiba-tiba muncul dan menjadi wabah di 21 provinsi,” katanya.
Baca juga : Petani Bernapas Lega Larangan Ekspor Dicabut, Pemerintah Harus Benahi Tata Kelola Migor
Selain itu, Ia juga menginginkan pernyataan resmi dari pemerintah setelah melakukan investigasi. “Harus ada pernyataan resmi dari pemerintah virus ini berasal dari mana. Agar kita semua tau sumber persoalannya,” tegas Tulus.
Sementara untuk keamanan dan kesehatan bersama, terkait Idul Qurban, Tulus mengimbau kepada seluruh panitia kurban, agar tak membagikan jeroan hewan qurban yang disembelih. “Jadi, jeroannya mohon dibuang saja, dimusnahkan sekalipun sudah ada sertifikasi bebas PMK. Apalagi kalau tidak ada. Jadi, masyarakat sebaiknya tidak mengkonsumsi jeroan dari binatang ternak pada saat musim wabah seperti ini. Itu untuk binatang ternak yang berkaki belah, karena ini yang ditularkan kan binatang yang berkaki belah. Jadi, kalau kucing atau ayam enggak akan tertular,” pungkasnya. (Asp)
