LampuHijau.co.id - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menilai, penunjukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Mendag akan menjadi pertaruhan besar bagi reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjelang berakhirnya masa jabatannya pada 2024.

Menurutnya, keberhasilan dan kegagalan Jokowi nantinya akan ditentukan oleh Zulkifli Hasan. Dirinya pun mengaku salut atas nyali Zulkifli Hasan yang berani menggenggam bara api.

“Saya ingin katakan, Pak Zulkifli Hasan berani bener menjadi Menteri Perdagangan. Ini seperti menggenggam bara api, karena bukan masalah sederhana. Tapi saya salut atas nyalinya Pak Zulkfili Hasan berani menggenggam bara api,” kata Anis Matta, dalam Gelora Talks bertajuk 'Kapan dan Bagaimana Akhir Perang Rusia-Ukraina? Apa Dampaknya terhadap Ekonomi Dunia?', Rabu (15/6/2022).

Dikatakannya, pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan, merupakan dampak dari perang Rusia-Ukraina yang mulai terjadi sejak 24 Pebruari 2022. Saat ini, Indonesia dinilai mulai merasakan adanya dampak kenaikan harga komoditas energi dunia (minyak dan gas), harga bahan pangan, sehingga menyebabkan tingginya inflasi.

Menurut Anis Matta, sebagian besar pemimpin di dunia, mulai kebingungan dan tidak mengerti cara dalam menghadapi krisis yang sangat kompleks saat ini. “Sudah banyak Presiden dan Perdana Menteri di dunia ini yang jadi korban, jatuh pemerintahannya akibat krisis sekarang. Tapi bedanya di sini, korbannya Mendag (Muhammad Lutfi, red),” tegasnya.

Baca juga : Biaya Haji Membengkak, Maman: Akibat Kebijakan Baru Pemerintah Arab Saudi

Ketua Umum Partai Gelora ini mengatakan, penujukan Zulkifli Hasan sebagai Mendag bisa menjadi solusi bagi Jokowi, atau sebaliknya menjadi bumerang dan menjadi masalah baru bagi Kabinet Indonesia Maju. “Menjelang Pemilu 2024 mendapatkan pos baru di kabinet itu sangat bagus. Tapi taruhannya sangat besar seperti menggenggam bara api. Nanti kita akan melihat, apakah Pak Zulkifli Hasan ini akan menjadi solusi atau justru akan menjadi masalah baru bagi kabinet Jokowi,” tandas Anis Matta.

Hal senada disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan. Ia mengatakan, dampak dari perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, minyak sun flower (bunga matahari) dan minyak nabati/CPO (minyak goreng).

“Kenaikan harga minyak goreng harusnya bisa dimanfaatkan untuk meningatkan pemasukan, dan memenuhi kebutuhan domestik market di dalam negeri. Tapi alhamdulillah, korbannya di sini masih dalam tingkat menteri,” kata Fadhil.

Fadhil Hasan menilai, larangan ekspor CPO dan turunannya yang sempat diberlakukan sebelumnnya oleh mantan Mendag Muhammad Lutfhi, merupakan kesalahan besar dan kerugian bagi Indonesia yang menyebabkan kehilangan devisa negara sebesar 2 miliar dolar AS.

Sebagai produsen terbesar minyak nabati dunia, lanjutnya, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara maksimal besarnya permintaan pasar dunia saat ini, agar mendapatkan penerimaan besar di luar pajak guna memperkuat APBN kita.

Baca juga : Sudah 24 Tahun, Anis Matta: Reformasi Belum Selesai, Masih Banyak PR

“Tapi pemasukan itu harus ditabung Pak Jokowi, jangan dihambur-hamburkan untuk proyek-proyek yang tidak perlu seperti IKN, kalau digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat tidak masalah,” ujar Fadhil Hasan.

Selain itu, ekonom senior Indef ini mengingatkan, pemerintah untuk mewaspadai bahaya stagflasi, yakni ancaman inflasi global yang tengah membayangi pertumbuhan ekonomi dunia. Apalagi APBN kita saat ini masih kekurangan anggaran lebih Rp 100 triliun lebih, akibat menanggung beban subsidi dan kebutuhan anggaran perlindungan sosial yang semakin meningkat.

“Jadi, stagflasi itu ditandai oleh inflasi yang tinggi, tetapi pertumbuhannya rendah. Permintaan barang yang kita ekspor menurun, akibatnya penerimaan kita juga akan menurun. Sementara inflasinya tetap tinggi, harga-harga tetap tinggi. Hal ini akan menyebabkan gap yang sangat besar antara penerimaan dan pengeluaran. Ini bahaya yang kita perlu waspadai,” pungkasnya.

Sementara pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, meminta pemerintah agar mewaspadai upaya AS memindahkan medan tempur baru dari Ukraina ke Taiwan. Jika ini terjadi, AS akan berperang melawan China, karena Presiden AS Joe Biden sudah mulai terang-terangan mendukung Taiwan.

“Presiden Joe Biden saat ini tengah kehilangan muka di dalam negerinya soal kebijakan perang di Ukraina. Perang Ukraina menjadi bumerang bagi Amerika Serikat, menyebabkan inflasi tinggi mencapai 9 persen,” kata Connie.

Baca juga : Bukan Mau Gagah-gagahan, Cing Ical: Saya Minta Maaf Bila Latihan itu Mengganggu

Presiden Joe Biden, lanjutnya, tengah berupaya menghilangkan tekanan di dalam negerinya dengan meningkatkan produksi dan bantuan persenjataan ke negara lain, termasuk mencari lokasi perang baru yang jauh dari Amerika dan Eropa, yakni pilihan di Taiwan-China.

“Karena itu, kita harus sangat hati-hati dalam menyikapi hal ini, apakah kita menempatkan Taiwan itu sebagai negara atau bagian dari China. Jika terjadi perang akan mempengaruhi kawasan Laut China Selatan, mempengaruhi Indonesia juga. Karena Taiwan-lah yang memegang dokumen klaim China atas Laut China Selatan sejak zaman Dinasti Ming. Saya sudah melihat semua dokumen-dokumennya,” tegas Connie Rahakundini Bakrie. (Asp)