Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, dirinya sependapat bahwa anggaran yang telah ditetapkan bagi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 mencapai Rp76,6 triliun harus digunakan seefektivitas dan seefisiensi mungkin.
Hal itu disampaikan merujuk pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin audiensi antara DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), beberapa waktu kemarin. Puan mengingatkan, agar penggunaan anggaran Pemilu nanti dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan.
Baca juga : Kapolres Subang Meminta Komunitas Rangkul Milenial Agar Cinta Pertanian
Oleh sebab itu, Rifqi menyatakan siap untuk mengawal penggunaan dari total keseluruhan anggaran yang ditetapkan tersebut. Di mana, ada beberapa mata anggaran yang kemudian dapat dilakukan efisiensi, terutama pada anggaran yang bersifat non elektoral.
“Memang ada beberapa anggaran yang bersifat nonelektoral misalnya penyiapan kendaraan, infrastruktur kantor yang sebenarnya ada di dalam anggaran KPU Rp76,6 triliun itu. Termasuk antisipasi kalau misalnya covid-19 masih berlangsung,” kata Rifqi kepada awak media di Jakarta, Sabtu (11/6/2022).
Baca juga : DPR Dinilai Berkontribusi Terhadap Efisiensi Anggaran Pemilu 2024
Untuk itu, ia meminta kepada KPU sebagai pelaksana, untuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait efisiensi tersebut dapat dilakukan secara optimal.
“Kami sedang meminta KPU berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain agar dapat di handel kementerian lembaga lainnya, misalnya pengadaan APD untuk covid ya bisa diserahkan pada Kemenkes saja. Sedangkan infrastruktur, biar dijalankan oleh Kemen PU. Sehingga pengelolaan anggarannya tidak full dikelola KPU,” ucap politikus dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
“Dan itu bisa memangkas anggaran yang telah ditentukan. Dan diperkirakan lebih dari Rp 20 triliun akan terpangkas,” terang legislator dari Kalimantan Selatan imi.
Oleh karena itu, Rifqi menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal dan menindaklanjuti pesan Puan Maharani sebagai ketua DPR RI. “Akan kami tindak lanjuti, karena Mba Puan itu bukan hanya ketua DPR, tetapi juga atasan saya (di partai),” pungkasnya. (Asp)
