LampuHijau.co.id - Beda gubernur beda pula dengan gaya memimpinnya. Itulah yang terjadi di Pemprov DKI Jakarta. Khusus dalam penanganan karyawan honorer, era Ahok jauh lebih bagus dari Anies.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, membandingkan di zaman Ahok, peningkatan kesejahteraan SDM menjadi skala prioritas. Ahok, tidak hanya peduli PNS, tetapi juga honorer. Menurutnya, di zaman Ahok, honorer mendapatkan kepastian hukum dan kesejahteraan.

Sebaliknya di zaman Anies, honorer dalam suasana ketidakpastian dan waswas karena adanya seleksi yang dilakukan setiap tahun. Anies, bahkan saat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021 tidak mengajukan kuota maksimal. Sebagai daerah khusus ibu kota negara yang tidak bergantung pada APBN, menurut Rio, seharusnya Anies bisa melakukan negosiasi dengan pusat.

Baca juga : Soal Penanganan Covid-19, Ariza: Regulasi Jakarta Lebih Bagus dari Provinsi Lain

"Kan, bisa Pak Anies meminta kuota maksimal, toh gajinya yang tanggung Pemprov, bukan APBN," kata politisi PDI Pejuangan ini, Kamis (9/6/2022).

Ketua DPC PDI Pejuangan Jakarta Timur ini memaparkan, belanja pegawai di DKI baru 20-an persen, sehingga memungkinkan untuk penambahan aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK. Belum lagi uang DKI yang sangat besar sebenarnya tidak akan menyulitkan pemprov mengangkat 6 ribuan honorer DKI menjadi PPPK.

Namun, kata Rio, itu kembali lagi kepada sosok pemimpin daerahnya. Apakah peduli dengan honorer atau tidak.

Baca juga : Sinergi Dengan Bank DKI, Food Station Berikan Manfaat yang Luar Biasa

"Ini sebenarnya tergantung kreativitas kepala daerah. Kan banyak tuh kepala daerah yang bisa meningkatkan kesejahteraan honorer," ucapnya.

Dia mencontohkan, Pemkot Surabaya. Sejak zaman Tri Rismaharini menjabat wali kota, honorer di Surabaya sangat sejahtera. Honorer bekerja dengan tenang tanpa ancaman pemutusan hubungan kerja.

"Ya, kalau gubernurnya hanya fokus membangun infrastruktur, ya, begini jadinya. SDM dicuekin, padahal kalau sejahtera otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) juga," pungkasnya. (ULI)