Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Mantan Anggota Komisi III DPR RI periode 2014-2019, Akbar Faisal mengatakan, yang telah disuarakan oleh Ketua DPD RI LaNyalla Matalitti adalah sebuah kekhawatiran terhadap keadaan negara saat ini yang harus kita dengarkan dan pertimbangan. Bahkan ia menegaskan, jika saat ini hanya ada dua pilihan terhadap DPD RI, dibubarkan atau diperkuat kewenangannya.
“Jadi, apa yang telah disuarakan oleh Pak LaNyalla saat ini, menurut saya, harus kita dengarkan dan kita pertimbangkan. Soal beliau (LaNyalla-red) ingin jadi Presiden dengan caranya, monggo lah,” tuturnya, saat berbicara dalam Dialog Kebangsaan 'Haluan Negara Tanpa Amandemen UUD 1945', di Lobby Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Menurutnya, apa yang menjadi kekhawatiran yang digulirkan oleh LaNyalla harus menjadi kegelisahan kita semua. “Seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak perilaku-perilaku kekuasan yang menurut kita yakini semuanya sudah terlalu jauh tentang apa Amandemen, reformasi, dan segala macam. Jadi, DPD ini hanya ada dua pilihan, dibubarkan atau ditambah kewenangannya. Nah, sambil menunggu dibubarkan atau ditambah kewenangannya, maka kita suarakan hal itu saja,” terangnya.
Untuk itu, menurut Faisal Akbar, harus ada yang dilakukan, dibicarakan dan disepakati. “Jadi intinya, harus ada yang kita lakukan, kita bicarakan, dan kita sepakati. Sehingga jangan sampai esok hari di masa depan, kita semua menyesali dihadapan anak-anak kita karena kita tak bisa mengelola negara ini dengan baik,” tegasnya.
Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua Kelompok DPD RI Tamsil Linrung mengatakan, memang semua saat ini alergi dengan Amandemen yang dikhawatirkan akan ada penumpang gelapnya.
“Ya, yang tiga periode itu yang dikhawatirkan jadi penumpang gelapnya. Jadi, sekarang saya minta kepada teman-teman di DPD tak usah lagi berfikir tentang amandemen. Tapi, bagai mana kita sekarang menata kewenangan ini tanpa melalui amandemen,” ujarnya.
Baca juga : Terima Aspirasi PNKN, LaNyalla: Negarawan Harus Adil Sejak dalam Pikiran
Dikatakannya, teman-teman DPD seperti sekarang melakukan pengawasan, mengangkat isu-isu yang aktual. “Misalnya, di saat Gubernur DKI dengan kegiatannya Formul E cenderung ada yang ingin memboikot. Nah, DPD tampil dengan dengan mendorong semua anggotanya untuk mensponsori, paling tidak membeli tiketnya itu,” ucapnya sambil tertawa.
Menurutnya, sekarang teman-teman di MPR tentang Haluan Negara harus ada terobosan yang lain. Jadi, tidak hanya melalui pendekatan Ipoleksosbud (Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya).
"Jadi, kita lakukan dengan cara yang sangat simpel. Yang pertama, kualitas manusianya, yang kedua, penataan kelembagaan. Kemudian yang ketiga, pembangunan ekonomi yang sejahtera.
Karena ini yang menjadi tujuan nasional kita, dan kita masih sangat jauh dari itu. Jadi, kita fokus di situ, mencari terobosan-terobosan yang lain mengenai penataan kewenanang DPD, MPR, sistem presidensial, segala macamnya agar tidak melalui amandemen,” tandasnya. (Asp)
