LampuHijau.co.id - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemarin, untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Presiden berharap Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan lancar dan tepat waktu.

“Apresiasi tinggi bagi Presiden dan KPU. Bagus, mantap, dan komitmen menyelenggarakan pemilu harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Semoga berjalan lancar tanpa ada halangan gosip gosip tertentu,“ kata Hendri Satrio, Kepala lembaga survei KedaiKOPI, saat dihubungi pada Selasa (31/5/2022).

Baca juga : TNI/Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil, Pengamat: Harus Segera Dihentikan

Tidak hanya pihak eksekutif, menurutnya, komitmen penyelenggaraan pemilu 2024 tepat waktu juga disampaikan legislatif. “Ketua DPR-RI Puan Maharani menegaskan, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024,” ujarnya.

Bahkan, Puan Maharani juga meminta pembicaraan terkait polemik penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk segera diakhiri. Ia juga menekankan, agar semua pihak ikut mengawal dan mendukung tahapan-tahapan Pemilu 2024.

Baca juga : Bertemu Puan, Presiden Majelis Umum PBB Dukung Peran Perempuan di Kancah Politik Internasional

“Saya rasa polemik terkait apakah (Pemilu 2024) ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu,” kata Puan beberapa waktu lalu.

Sementara Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menyebut, pertemuan Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bentuk komitmen Jokowi dalam memelihara demokrasi. Jokowi menyatakan dukungan penuh pada seluruh tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca juga : Sesuai Arahan Presiden, Puan: Polemik Penundaan Pemilu Kita Sudahi

“Saya kira justru menunjukkan komitmen dia terhadap kelangsungan terjaganya sistem demokrasi kita dengan baik melalui mekanisme pemilu lima tahunan,” ujar Nyarwi.

Selain itu, pertemuan itu juga menjadi bantahan terkait isu pemilu yang beberapa saat lalu menjadi polemik seperti penundaan pemilu, penambahan, dan perpanjangan masa jabatan presiden. “Asumsi orang yang mengatakan presiden setuju dengan penundaan pemilu, saya kira itu terbantahkan 100%,” tandasnya. (Asp)