Turunkan Risiko Bencana, WALHI: Pemerintah dan DPR Harus Bikin UU Perubahan Iklim

Senin, 30 Mei 2022, 17:09 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Zenzi Suhadi mengapresiasi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang mengingatkan pentingnya mitigasi bencana bagi wilayah Indonesia yang rawan dilanda bencana alam. Untuk itu, Zenzi menyarankan, agar DPR dan pemerintah membuat satu badan yang bertanggung jawab pada penindakan pelanggaran hukum lingkungan dan membuat undang-undang (UU) perubahan iklim.

Menurutnya, hal itu diperlukan untuk memitigasi bencana yang terjadi akibat ulah manusia dan terjadi di seluruh muka bumi yakni perubahan iklim. Terlebih, sebagian besar bencana di Indonesia, asap, banjir bandang, diakibatkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam.

"Kalau DPR mau menurunkan risiko bencana di Indonesia, syaratnya satu, kita ada UU perubahan iklim. Kedua, kita ini harus ada komisi khusus penegak hukum lingkungan dan sumber daya alam,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/5/2022).

Baca juga : Bicara di Forum Pengurangan Risiko Bencana PBB, Puan: Ini Upaya Bersama dan saatnya Bertindak

Lebih lanjut ia mengungkapkan, tiga fakta geografis yang membuat Indonesia harus berhadapan dengan risiko bencana, yakni ring of fire, negara kepulauan, dan daerah hutan tropis. Menurutnya, Indonesia pasti akan berhadapan dengan gempa vulkanik maupun tektonik. Dikatakannya, bencana itu bisa menjadi bukan bencana ketika mampu dimitigasi dengan baik.

Ia mencontohkan wilayah zona merah tsunami yang seharusnya tidak boleh dilakukan pembangunan, namun ternyata banyak terjadi pembangunan yang berdampak besar pada masyarakat dan berpotensi menyebabkan risiko bencana. “Korban yang muncul ke depan bukan saja karena dipengaruhi kepastian adanya gempa, tetapi juga oleh kesalahan kebijakan dan regulasi,” tegasnya.

Zenzi juga menyebut, bencana yang bisa saja tidak terjadi di Indonesia, yakni berkaitan dengan bencana hidrometeorologi, kekeringan ataupun asap. Menurutnya, bencana tersebut seharusnya tidak terjadi di Indonesia. Ia menjelaskan, bahwa sebagian besar banjir bandang di Indonesia terjadi karena deforestasi, penebangan hutan.

Baca juga : Larangan Ekspor Resmi Dicabut, Ketua DPR RI: Pemerintah Harus Awasi Ketat HET Migor di Pasaran

"DPR seharusnya mengkaji ulang produk legislasi yang bisa memicu terjadinya bencana,” ujarnya.

Zenzi juga mengatakan, perubahan iklim sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi bencana hidrometeorologi. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai risiko besar dengan perubahan iklim.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pentingnya mitigasi bencana bagi wilayah Indonesia yang rawan dilanda bencana alam. “Mitigasi bencana ini sangat penting dilakukan untuk keselamatan seluruh warga. Walau pun ada bencana yang tak bisa dihindari seperti gempa bumi, namun dengan mitigasi bencana yang maksimal, dampaknya bisa ditekan seminimal mungkin,” kata Puan. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal