LampuHijau.co.id - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menekankan pentingnya otonomi daerah yang sepenuh hati. Ia juga menegaskan komitmen PKS untuk memperkokoh kewenangan daerah, dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia.

Hal itu menurutnya adalah keniscayaan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah pusat tidak boleh mengekang dan mengambil alih kewenangan-kewenangan daerah, karena ini bertentangan dengan tujuan pemerataan dan pembangunan ekonomi bagi seluruh rakyat.

"Tidak mungkin pemerintah pusat memahami secara detail apa yang ada di setiap wilayah republik ini secara utuh. Di sinilah pentingnya otonomi daerah. Kita harus jujur berbicara tentang otonomi daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah jangan setengah hati, saat pemerintah pusat seakan tidak ikhlas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah,” tutur Anggota Komisi I DPR RI ini dalam sambutannya di acara Mimbar Demokrasi dan Kebangsaan Seri 8 menyambut Hari Kebangkitan Nasional dengan tema 'Kebangkitan Ekonomi Daerah: Masa Depan Indonesia', yang diselenggarakan oleh Fraksi PKS DPR RI, di Jakarta, Senin (23/5/2022).

Acara ini juga dihadiri oleh narasumber Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Pakar Otda Profesor Djohermansyah Johan. Presiden PKS Ahmad Syaikhu bertindak sebagai Keynote Speaker dan membuka acara.

Lebih lanjut Jazuli mengatakan, pemerintah daerah disuruh running dan maju cepat, akan tetapi tidak dilepas. “Ini seperti sapi disuruh lari, dipecut, tapi ekornya dipegang. Saya kira, itu adalah suatu paradoks yang tak boleh terjadi,” ujarnya.

Baca juga : Hepatitis Akut Anak Muncul, DPR: Pemerintah Harus Bisa Produksi Vaksin dalam Negeri

Selain itu, beberapa UU yang dalam pandangan Fraksi PKS disebutnya bertentangan dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah. "Makanya, beberapa waktu lalu, Fraksi PKS menolak tegas disahkannya UU Omnibus Law, disahkannya UU HKPD. Kenapa? Karena dalam kedua UU itu, setelah kita cermati, banyak klausul pasal yang ingin merebut kembali kewenangan pemerintah daerah, ditarik menjadi sentralistik di pemerintah pusat", tegas politisi senior PKS tersebut.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada kesempatan yang sama menegaskan, ekonomi daerah adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Hal itu terjadi sejak keran reformasi dibuka tahun 1998, pemerintah daerah memiliki peran yang krusial dalam menentukan arah pembangunan dengan paradigma otonomi yang lebih kuat, meski tidak dipungkiri semakin ke sini ada gejala-gejala resentralisasi.

Dalam paparannya, Syaikhu menjelaskan tiga poin penting yang dapat menjadi modal sekaligus faktor penentu pembangunan. "Pertama, ekonomi daerah memiliki sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang sangat berlimpah. Dan setiap daerah memiliki keunikan, keistimewaan, dan keunggulan masing-masing, sehingga tidak bisa disamakan antar daerah satu sama lain. Keanekaragaman inilah yang menjadi keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai pijakan untuk membangun daya saing di level nasional maupun global", jelasnya.

Kedua, Syaikhu menilai, daerah dapat menjadi kawasan ekonomi baru melalui serangkaian pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya. "Ekonomi daerah merupakan sumber ekonomi baru. Jika Pemerintah daerah mampu memetakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dari daerahnya, tentu daerah akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi pertumbuhan nasional. Di titik inilah, kreativitas, inovasi dari pemerintah daerah akan sangat menentukan keberhasilan dan kebangkitan ekonomi Indonesia", lanjutnya.

Ketiga, Syaikhu mengingatkan agar ekonomi daerah jangan hanya bergantung pada pendanaan fiskal dari negara. "Pemerintah daerah harus mampu melakukan akselerasi pembangunan. Pemerintah daerah tidak boleh memposisikan diri sebagai beban pembangunan, tetapi justru wajib menjadi kontributor pembangunan nasional.

Baca juga : UAS Dideportasi, Fraksi PKS Minta Dubes Singapura Berikan Penjelasan

Untuk itu, diperlukan banyak ide kreatif dan inovatif dalam membangun daerah,” tandasnya.

Kemudian, Djohermansyah Johan, Guru Besar IPDN, dalam materinya mengungkapkan sejumlah catatan evaluatif pelaksanaan otonomi dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Faktanya, sebagian besar daerah masih bergantung dana transfer dari pusat.

“Saat ini sebagian besar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia belum mandiri secara fiskal, sehingga pembiayaan APBD sangat bergantung pada transfer dana dari Pemerintah Daerah. Hal ini perlu komitmen kepala daerah untuk kreatif dan inovatif menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru yang diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat daerah," ungkap Prof Djo.

Sementara Gubernur NTB Zulkieflimansyah menceritakan pengalaman NTB dalam menciptakan peluang ekonomi di tengah pandemi. Menurutnya, ada opportunity di balik pandemi yang membuat pemda dan masyarakat NTB lebih kreatif mendorong pertumbuhan ekonomi didaerah tanpa menyandarkan sepenuhnya pada APBD.

Doktor Zul memaparkan kesuksesan NTB menyelenggarakan event internasional Moto GP yang telah medorong akselerasi pembangunan infrastrukur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta transformasi budaya masyarakat NTB menjadi lebih percaya diri.

Baca juga : Wujudkan Pemerintahan Bersih, Pemkot Jaksel Bikin Kanal Pengaduan Tindak Pidana Korupsi

“Tiga hari penyelenggaraan Moto GP Mandalika telah menggerek perkonomian NTB tumbuh sebesar 8%, dan mendorong peredaran uang masuk sebesar 607 Milyar ke daerah NTB," ujarnya.

Zulkieflimansyah juga memaparkam programnya mengirim 1.000 anak NTB keluar negeri untuk mempelajari bidang science & technology. "Setelah kembali dari luar negeri, anak-anak muda tersebut lebih percaya diri, membuka ide dan gagasan baru untuk diperbincangkan serta mampu membangun jejaring anak daerah kedalam pentas dunia teknologi,” ungkapnya.

“Kunci dalam pembagunan daerah adalah bagaimana menciptakan kolaborasi, sinergisme, dan harmoni lintas sektoral, pemerintah pusat dan daerah, sektor publik dan swasta, dan sebagainya,” pungkas Zul. (Asp)