Pemerintah Harus Lihat Realitas yang Ada Sebelum Menaikkan Harga BBM, Listrik, dan LPG

Selasa, 17 Mei 2022, 17:34 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat, sebelum mengambil kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar, elpiji, serta tarif listrik, yang dipicu lonjakan harga minyak mentah dan gas alam dunia.

Menanggapi hal itu, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan, telah terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan di masyarakat saat ini. Masyarakat berharap, berbagai harga kebutuhan pokok semakin terjangkau setelah pendemi mereda. Kenyataannya, justru pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencekik masyarakat menengah ke bawah.

“Oleh karena itu, apa yang diharapkan oleh Ibu Puan itu menjadi benar. Sebelum menaikkan atau menetapkan kebijakan pemerintah harus melihat realitas yang ada. Supaya kebijakannya tidak terkesan elitis,” kata Trubus, Selasa (17/5/2022).

Menurutnya, segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil yang dihadapi. Hal itu patut dilakukan agar pemerintah tidak berhadapan langsung dengan resistensi masyarakat.

Baca Juga : Tekan Angka Kecelakaan, Puluhan Awak Mobil Tangki Ikuti Pembekalan Keselamatan Berlalu Lintas

Dikatakannya, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kebijakan kenaikan BBM tidak mengakibatkan gejolak publik. Pertama, pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait kebijakan penaikan harga BBM, dari dasar kebijakan, kondisi nasional dan global, hingga dampak dan antisipasi dari dampak yang ditumbulkan.

“Pemerintah harus memperbaiki komunikasi publik. Jadi, masyarakat diberikan edukasi,” ujarnya.

Kedua, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak dengan membuat jaring pengaman sosial yang kuat. Jaring pengaman sosial itu berupa stimulus ataupun paket peringanan untuk mendorong masyarakat semakin produktif. Utamanya untuk sektor UMKM dan padat karya.

“Pemerintah harus menyiapkan segala jaring pengaman sosial,” tegasnya.

Baca Juga : Ngaku Kontraktor, Pasutri di Pesanggrahan Gelapkan 6 Mobil Rental

Jaring pengaman sosial juga harus diarahkan pada hal produktif untuk masyarakat di perkotaan dan pedesaan. “Jadi, masyarakat sekarang ekonominya ekonomi kerakyatan saja, ekonomi dari basis bawah,” terangnya.

Trubus pun tidak sepakat, jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) akibat kebijakan penaikan harga BBM. “Tapi jangan BLT itu. BLT kan suasananya sudah gak cocok lagi. Karena kemarin pandemi. Sekarang masyarakat sudah bermobilitas. Jadi, kebijakan yang lebih tepat menstimulus masyarakat untuk memperoleh keringanan misalnya untuk pupuk, kebutuhan pertanian,” tandasnya.

Sementara kata Ekonom INDEF M. Rizal Taufikurahman, pemerintah diharapkan menahan rencana kenaikan gas elpiji 3 kg. “Rumah tangga menengah kebawah sudah pakai itu dan sangat sensitif dengan perubahan harga. Kalau menengah kebawah tertekan karena elpiji 3 kg dicabut. Nah, ini akan menggerogoti konsumsi dan daya beli masyarakat,” tuturnya, Selasa (17/5/2022).

Lalu untuk rencana kenaikan harga BBM, Rizal mengatakan pemerintah perlu mengkaji betul, mengetahui untung dan rugi, memanfaatkan peluang yang ada. Selama ini, kata dia, pemerintah mendapat keuntungan dari ekspor minyak mentah dan mengimpor balik ke dalam negeri. Namun keuntungan tersebut apakah cukup untuk membiayai subsidi BBM.

Baca Juga : Terinspirasi Cegah Tawuran, Kejuaraan Tinju akan Digelar Tiap Bulan

“Kita tidak mengorbankan konsumsi rumah tangga yang jelas jelas mempengaruhi transmisi dan mekanisme ekonomi dalam negeri. Pemerintah perlu menjaga pergerakan harga dalam negeri, agar ekonomi yang tengah tumbuh ini terus bergerak maju,” pungkas Rizal. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal