Masyarakat Sipil Siap Kawal dan Dilibatkan dalam Pembentukan Aturan Turunan UU TPKS

Jumat, 13 Mei 2022, 19:34 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Ketua DPR-RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menerbitkan peraturan-peraturan turunan dari UU TPKS dan melibatkan sejumlah kelompok masyarakat sipil, dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Seperti diketahui, pada 9 Mei lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120.

“Melalui UU TPKS dan aturan turunannya, Negara dapat menjamin rasa aman rakyat dan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual. Payung hukum ini juga akan memberi keadilan bagi seluruh korban,” kata Puan, beberapa waktu lalu.

Berita Terkait : OMPI dan INFID Desak Pemerintah Segera Susun Aturan terkait UU TPKS

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari mengatakan, dirinya salut kepada Ketua DPR RI, yang mendorong pemerintah segera membuat peraturan turunan dari UU TPKS. “Saya salut, terutama Mbak Puan memberi tanda bahwa dia serius untuk mendorong supaya peraturan organisnya atau pelaksananya harus segera disusun,” katanya, Jumat (13/5/2022).

Untuk menyusun PP tersebut, koalisi masyarakat sipil dikatakannya siap untuk dimintakan bantuannya. “Jaringan masyarakat sipil siap untuk kembali berkumpul untuk mengawal beberapa PP. Saya percaya beberapa jaringan mungkin energinya nggak cukup kalau semua, tetapi ada beberapa kelompok jaringan yang dia bisa berbagi tugas,” terang Dian.

Peraturan Pemerintah turunan dari UU TPKS, kata dia, mungkin akan dikerjakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KemenPPA) dan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Berita Terkait : Agar Bisa Dirasakan, Puan Dorong Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan UU TPKS

“Kemarin kan leading-nya di Kemenkumham, tetapi PP-nya karena ini sebenarnya RUU TPKS, urusannya lebih kuat di perempuan dan anak, kasus-kasusnya akan lebih ke perempuan dan anak. Katanya sih, Kemen PPAA punya inisiatif untuk menyusun draftnya, cuma pasti sumber daya di Kemen PPPA tidak cukup,” jelas Dian.

Jika pemerintah ‘kurang orang’, tenaga ahli dari masyarakat sipil pasti bisa membantu. “Mestinya Kementerian PPA perlu mengundang kelompok perempuan yang selama ini ikut menangani kasus kasus kekerasan seksual," tambah Dian.

Sebelumnya, Puan Maharani mengatakan, akan akan ada lima PP dan lima Perpres yang akan mendukung pelaksanaan UU TPKS. Namun menurut Dian, hal ini bisa dipertimbangkan lagi. “Di-review ulang, dan apakah perlu benar harus dibuat lima PP, atau 1 PP bisa melaksanakan mandat beberapa pasal sehingga PP nya tidak perlu ada lima, 1 saja cukup,” ungkap wanita lulusan Universitas Gajah Mada ini.

Berita Terkait : DPR RI Ingatkan Pemerintah untuk Libatkan Masyarakat dalam Peraturan Turunan UU IKN

Sementara Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Mariana Amirudin menekankan adanya hal yang patut diperhatikan dalam penyusunan aturan turunan, yakni menjaga agar aturan turunan tidak melenceng dari tujuan dibuatnya UU TPKS.

"Yang perlu diwaspadai itu adalah isi aturan turunannya, supaya tidak meleset dari gagasan awal dari disahkannya undang-undang ini. Sebaik mungkin dan memang melindungi korban kekerasan seksual dan juga aspek hukum terhadap pelaku dan juga pencegahan serta pemulihan korban," tandasnya. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal