LampuHijau.co.id - Politikus Gerindra, Arief Puyouno meminta anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu membuktikan tuduhannya yang mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) merupakan sosok Brutus di istana lantaran adanya wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Arief mengatakan, istilah Brutus tidak tepat disematkan kepada LBP lantaran LBP merupakan menteri paling loyal kepada pemerintahan Jokowi dan PDIP.  Terlebih, orang pertama mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden adalag dirinya.

“Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan masa jabatan Presiden serta mendesak Pak Jokowi untuk tiga periode memang dari saya awalnya, semua pada ngikut-ngikut aja,” ujar Arief dalam tayangam chanel youtube Andre Gunawan, dikutip Senin (9/5/2022).

Arief menjelaskan, ide tiga periode, penundaan Pemilu itu dan perpanjangan jabatan Jokowi akibat Covid-19 lahir dari berbagai diskusi. Sehingga, kata Arief, seharusnya pihak pertama yang dikejar atas wacana tersebut adalah dirinya.

Baca juga : Negara Wajib Berikan Perlindungan, UU TPKS Diapresiasi Tokoh Perempuan Islam

“Kebetulan yang membawakan pertama itu saya, kok yang dituduh itu Pak Luhut gitu lho, Pak Luhut itu kalau saya lihat engga pernah di jejak digitalnya menyatakan dia ingin penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden, atau wacana tiga periode,” bebernya.

“Perkataan Masinton terhadap Pak Luhut Binsar Pandjaitan dikatakan brutus. Brutus itu artinya penghianat dalam sebuah kelompok, yang Brutus itu siapa? Pak Luhut Brutus dari mana, dia orang paling setia dan paling loyal kok dengan pemerintahan Joko Widodo, juga loyal kok terhadap PDI Perjuangan,” lanjutnya.

Pernyataan Masinton untuk LBP, lanjut Arief, perlu dipertanyakan karena LBP telah banyak membantu Jokowi dalam menyukseskan program-program yang dijanjikan pada saat kampanye.

“Setahu saya ya yang juga hasil dari program program yang diinginkan ibu Megawati pada pemerintahan Joko Widodo ini, jadi Brutus apa? Masinton harus buktikan, Brutus nya dimana Pak Luhut itu?,” tanyanya.

Baca juga : Panaskan Mesin Buat Persiapan 2024, PPP Depok Gelar Musancab

Lebih lanjut, anak buah Prabowo Subianto ini juga mempertanyakan soal tuntutan agar LBP membuka ke publik terkait big data yang pernah disampaikan LBP beberapa waktu lalu.

Menurutnya, LBP punya hak untuk tidak menyampaikan isi big data tersebut lantaran bukan merupakan informasi pemerintah yang harus diketahui publik. “Karena big data itu sama saja dengan hasil survei lembaga survei opini tentang parpol dan tokoh tokoh bakal capres yang tidak punya kewajiban untuk dibuka sesuai dengan Undang-Undang Informasi Publik.

Nah, UU informasi publik itu menyatakan bahwa informasi yang dibuka itu merupakan informasi milik pemerintah, bukan milik perorangan,” sebutnya. “Walaupun Pak Luhut pejabat negara, tetapi dia juga seorang politisi dari Partai Golkar, jadi hak dia tidak membuka big data itu, kecuali Pak Luhut diminta untuk membuka data-data informasi tentang berapa banyak investasi yang sudah masuk ke Indonesia, jenisnya apa saja terus Pak Luhut tidak memberikan data data tersebut, Pak Luhut salah,” sambungnya.

Arief menyayangkan, Masinton juga menuding wacana Jokowi tiga periode didanai oleh sejumlah pengusaha sawit. Ia meminta agar tuduhan seperti itu tidak terulang, terlebih tidak ada bukti atas tuduhan tersebut.

Baca juga : MK Kukuhkan Wewenang Polisi Periksa Identitas

“Pak Masinton juga mengatakan untuk tiga periode didanai oleh pengusaha pengusaha sawit, ini juga harus dibuktikan benar apa engga, karena ini bisa jadi fitnah terhadap para pengusaha, kasian pengusaha yang sudah capek capek membangun ekonomi Indonesia, terus di tuduh tuduh,” pungkasnya. (DRI)