Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti DKI Jakarta yang masih memiliki 132.345 penduduk miskin ekstrem pada tahun 2021. Data yang diungkap Kemendagri ini cukup membuat kalangan DPRD DKI Jakarta tercengang.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Dwi Rio Sambodo mengungkapkan, kondisi pandemi memang berdampak luas terhadap perekonomian warga termasuk Jakarta. “Tapi jika Jakarta mampu fokus terhadap ketahanan ekonomi warga dengan APBD Rp82,4 triliun, maka kondisi ini tidak perlu terjadi. Janji kampanye Anies Baswedan melalui Program OK OCE yang siap menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru sama sekali nol besar," kata Dwi Rio dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022).
"Pelaku UMKM yang bisa dijadikan sebagai bumper angka pengangguran terbukti hanya janji manis di mulut. Atau Anies hanya tebar pesona doang," lanjutnya.
Menurut Anggota Komisi A DPRD DKI ini, sebanyak 132 ribu lebih warga DKI yang masuk kategori penduduk miskin ekstrem. Ini sungguh sangat memalukan dan ini membuktikan pemerintahan Anies Baswedan tidak sensitif dengan kondisi riil warganya.
Baca juga : Narca Sukanda dan Niko Rinaldo Hadiri Acara Pelantikan Kades Pasirmuncang
“Di penghujung masa jabatannya, Anies baswedan kembali meninggalkan luka yang menganga. Sebuah angka kemiskinan ekstrem yang mencengangkan. Pemerintah Pusat, khususnya Kemendagri diharapkan memberikan peringatan dan evaluasi terhadap kondisi Jakarta ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti DKI Jakarta yang masih memiliki 132.345 penduduk miskin ekstrem pada tahun 2021. Miskin ekstrem ini di identifikasikan sebagai masyarakat yang mendapatkan penghasilan per hari setara dengan di bawah 11.900. Artinya, satu orang mempunyai uang 11.900 per hari, di bawahnya.
Baca juga : Narca Sukanda dan Niko Rinaldo Hadiri Pelantikan Kades Bongas dan Rancahilir
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro meminta Pemprov DKI Jakarta memperhatikan masalah tersebut, sehingga tidak ada lagi penduduk yang memiliki penghasilan rendah. “Miskin ekstrem ini kita identifikasikan sebagai masyarakat yang mendapatkan penghasilan per hari setara dengan di bawah 11.900. Artinya, satu orang mempunyai uang 11.900 per hari, di bawahnya. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama,” kata Suhajar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Tahun 2023, dalam siaran virtual.
Pemprov DKI Jakarta juga diminta untuk memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia hingga stunting. Terkait stunting, Suhajar memuji Jakarta jadi provinsi terendah kedua setelah Bali. (ULI)
