OMPI dan INFID Desak Pemerintah Segera Susun Aturan terkait UU TPKS

Jumat, 15 April 2022, 15:38 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna pada Selasa (12/04/2022) lalu. Beberapa pihak pun eminta Pemerintah segera menyusun aturan turunan, agar UU itu bisa segera diimplementasikan.

Salah satu permintaan itu disampaikan oleh Titi Anggraini, Wakil Koordinator Organisasi Maju Perempuan Indonesia (OMPI). Ia menyoroti aturan turunan tentang dana bantuan korban dan akses pada informasi tentang tindak pidana kekesaran seksual.

“Tentang dana bantuan korban, pemerintah perlu mengeluarkan aturan yang jelas tentang sumber, peruntukan, dan pemanfaatan dana tersebut. Sedangkan mengenai akses pada informasi tindak pidana kekerasan seksual, pemerintah segera mengeluarkan ketentuan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Berita Terkait : Masyarakat Sipil Siap Kawal dan Dilibatkan dalam Pembentukan Aturan Turunan UU TPKS

Selain kedua hal di atas, Titi juga memandang perlu dikeluarkannya peraturan presiden tentang tata cara penanganan, perlindungan, dan pemulihan; serta ketentuan penyelenggaraan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. "Selain itu, peraturan tentang pelayanan terpadu untuk pemulihan setelah proses peradilan juga harus segera dikeluarkan oleh pemerintah,” tambahnya.

Senada dengan anjuran OMPI itu, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) juga mendesak pemerintah segera menyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. INFID juga memandang perlu diadakannya sosialisasi tentang UU TPKS dan aturan-aturan turunannya ke daerah-daerah, organisasi, institusi agama, dan institusi pendidikan baik formal maupun non-formal.

“Sosialisasi bertujuan agar mekanisme penunjang implementasi UU TPKS dapat terlaksana dan segera memberi manfaat bagi warga negara dan masyarakat,” tulis INFID dalam rilisnya.

Berita Terkait : Agar Bisa Dirasakan, Puan Dorong Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan UU TPKS

Lebih lanjut INFID mengajak semua pihak, untuk bersama-sama menginisiasi terciptanya kultur yang tidak mempromosikan hubungan timpang antargender dan nilai-nilai lain yang berpotensi mendorong tindak kekerasan seksual.

Sebelumnya, pada saat bersamaan Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera menyusun aturan turunan UU TPKS. Aturan turunan ini penting supaya UU yang baru disahkan itu dapat segera diimplementasikan dan menjadi kekuatan hukum bagi aparat dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

“Sekarang saatnya UU TPKS diterjemahkan ke dalam aturan-aturan pelaksanaan teknis, sehingga semangat UU tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Puan, Selasa (12/4 2022). (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal