LampuHijau.co.id - Hari ini, Rabu (13/4/2022), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendatangi kantor Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Tito mengungkapkan, jika dalam pertemuan tertutup itu, mereka membahas kondisi terkini di provinsi Aceh. “Ini pertemuan dari mengenai aspirasi bagaimana pembangunan Aceh dan bagaimana pasca-perdamaian Aceh. Yang intinya kita ingin agar situasi kondusif dan kemudian pembangunan Aceh bisa dipercepat,” tutur Tito saat menjawab pertanyaan para awak media, setelah pertemuan tersebut.

Baca juga : Penolakan Penundaan Pemilu, Ketua DPD RI: Itu Prinsip yang Dikehendaki Bangsa Ini

Selain itu, pertemuan itu juga membahas kemungkinan perubahan anggaran yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mengatur otonomi khusus bagi Aceh. “Yang paling utama kita bersyukur bahwa di Aceh kan relatif stabil, bagaimana kita menjaga stabilitas keamanan itu,” ujar Tito.

Pada kesempatan yang sama, Ahmad Muzani menjelaskan, dalam pertemuan itu ia menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Aceh mengenai hasil Perjanjian Helsinki tahun 2005 silam. Di antaranya, kemungkinan bendera Aceh dikibarkan di bawah bendera Merah Putih, pemerintahan Aceh, dan upaya pembangunan di Aceh dapat lebih bergeliat.

Baca juga : Kapolres Subang Jenguk Personel Si Dokkes yang Derita Stroke Menahun

“Itu yang dititipkan kepada saya di akhir tahun kemarin pada saat saya berkunjung ke Aceh, dan kemudian saya mencoba mengomunikasikan persoalan ini kepada sejumlah menteri terkait,” jelas Muzani.

Sementara ia mengatakan, Mendagri mengaku akan memproses kemungkinan bendera Aceh dapat berkibar di Aceh. “Dalam proses itu artinya karena ada qanun yang juga kemudian qanun itu ternyata telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016, ini semua akan kita bicarakan supaya perdamaian itu adalah perdamaian yang abadi,” pungkas politisi Partai Gerindra ini. (Asp)