Agar Bisa Dirasakan, Puan Dorong Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan UU TPKS

Rabu, 13 April 2022, 10:42 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Ketua DPR Dr.(H.C) Puan Maharani telah mengetok palu tanda pengesahan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang (UU) pada Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan IV Tahun 2021-2022, yang digelar Selasa (12/04/2022) kemarin.

Kini, agar UU TPKS bisa segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual, Puan Maharani mendorong agar Pemerintah segera menyusun aturan turunannya. Ini penting agar UU TPKS bisa diimplementasikan dan menjadi pedoman bagi aparat, dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.

“Sekarang saatnya UU TPKS diterjemahkan menjadi aturan-aturan pelaksanaan teknis, agar semangat penyusunannya dapat segera dirasakan wujud nyatanya,” tutur Puan, Selasa (12/4/2022) kemarin.

Berita Terkait : Salurkan Bantuan Kurma, BAZNAS Dipercaya oleh Pemerintah Arab Saudi

“UU TPKS dan aturan-aturan turunannya akan menjadi pedoman bagi aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual,” lanjut Puan.

Senada dengan yang disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani, Komnas Perempuan juga mendorong Pemerintah untuk segera merumuskan peraturan turunan. “Komnas Perempuan akan terus mendukung upaya implementasi UU TPKS dalam mendorong perumusan peraturan turunan,” tulis Komnas Perempuan dalam rilis yang dikutip Selasa (12/4/2022) kemarin.

Demikian pula yang diungkapkan Titi Anggraini, Wakil Koordinator Perempuan Indonesia. Kata dia, proses pengawalan RUU TPKS tidak berhenti sampai pada pengesahan RUU saja.

Berita Terkait : Agar Pasokan Daging Menjelang Idul Adha 1443 H Lancar, Puan Minta Pemerintah Serius Tangani PMK

“Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dikawal realisasinya. Mulai dari memastikan pembentukan peraturan pelaksanaan sebagai turunan UU TPKS,” ujar Titi, Selasa (12/4/2022).

Dalam catatan Titi, bentuk peraturan pelaksaan sebagai turunan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan juga Peraturan Presiden. Untuk PP yang harus segera dikeluarkan Pemerintah adalah aturan tentang sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban; hingga ketentuan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Selain itu, PP juga mengatur soal Ketentuan tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; serta Ketentuan Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” tambah Titi.

Berita Terkait : Masyarakat Sipil Siap Kawal dan Dilibatkan dalam Pembentukan Aturan Turunan UU TPKS

Sementara untuk Peraturan Presiden, mengatur tentang Pelayanan Terpadu untuk pemulihan setelah proses peradilan. “Untuk Perpres mengatur lebih lanjut tentang tim terpadu saat penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di pusat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta mengenai kebijakan nasional tentang pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” tandas Titi. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal