LampuHijau.co.id - Sikap Joko Widodo yang melarang para menteri di Kabinet Indonesia Maju berkomentar terkait isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, mendapat apresiasi dari Ketua DPR RI Puan Maharani.
Pasalnya, isu yang santer belakangan ini tersebut bisa memicu polemik di masyarakat. Dan sudah seharusnya para menteri taat dan fokus membantu presiden dalam mengatasi persoalan bangsa.
“Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah presiden. Sehingga bisa lebih fokus membantu presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat,” tuturnya usai bertemu Jokowi Presiden, Rabu (6/4/2022), di Istana Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya, jika ada menteri yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, isu tentang pemulihan ekonomi rakyat masih lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik. Legislator PDI Perjuangan itu menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat sekarang bukan perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden.
“Lebih baik membahas bagaimana supaya harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang lebaran,” tegasnya.
Selain itu, Puan mengingatkan, kalau pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca juga : Meski Anggaran Minim, Ketua DPD RI Minta Senator Konsisten Perjuangkan Aspirasi Rakyat
"Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang rugi. Padahal, di saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerja sama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang memukul kita dua tahun belakangan ini,” terangnya.
Sebelumnya, Selasa (5/4/2022), dalam rapat kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajarannya di Kabinet Indonesia Maju, fokus bekerja untuk mengatasi berbagai kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat.
Selebihnya Presiden juga mengingatkan, supaya para pejabat bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat, serta pola komunikasi yang baik. Sehingga kebijakan pemerintah tidak memicu polemik. Untuk itu, di tengah gejolak ekonomi dunia dan inflasi yang terjadi, Jokowi melarang para pembantunya bicara tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. (Asp)