LampuHijau.co.id - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyoroti banyaknya jurnalis yang menjadi korban kekerasan dalam melakukan peliputan aksi 22 Mei, di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Politisi PKS ini pun menyampaikan keprihatinannya terhadap jurnalis yang mendapatkan kekerasan saat melakukan peliputan unjuk rasa massa pada Rabu (22/5/2019) kemarin.

"Saya turut prihatin akan banyaknya teman-teman wartawan atau jurnalis yang menjadi korban kekerasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Kharis dalam pesan singkat kepada wartawan, kemarin.

Kharis pun berharap, Kepolisian bisa segera bertindak menyelesaikan banyaknya wartawan yang menjadi korban di dalam aksi 22 Mei tersebut. “Kami (DPR) berharap pihak berwajib dapat membantu untuk menyelidiki dan memberi keadilan bagi mereka (wartawan),” pintanya.

Baca juga : Demo Ricuh Bikin Tanah Abang Lumpuh, Prasetio Minta Jangan Terulang Lagi

Dirinya juga menyoroti pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membatasi akses aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial, untuk sementara waktu hingga situasi dianggap aman dan kondusif. “Saya tahu bahwa langkah yang diambil memiliki tujuan positif demi kepentingan rakyat yang lebih luas,” kata Kharis.

Namun, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini meminta agar pemerintah yakni Kemenkominfo dapat segera memulihkan akses penggunaan media tersebut.

“Seharusnya bilamana ingin meredam dilakukan filter saja bukan dibatasi hingga dimatikan sampai tidak berkomunikasi. Dalam tahapan ini banyak yang dirugikan seperti para jurnalis dan pengguna jejaring online dalam usaha. Saya minta Menkominfo segera memulihkan karena situasi juga saat ini sudah kondusif, ” tandas Kharis.

Baca juga : Imbas Demo di Bawaslu RI, Kerusuhan Pecah di Tanah Abang

Hal serupa disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Roy Suryo, yang menilai bahwa kebijakan pemerintah soal pembatasan media sosial terlalu berlebihan dan kurang efektif. “Keputusan ini lebay dan terlalu berlebihan, karena justru masyarakat yang menjadi korbannya. Apalagi para provokator tersebut pasti sudah punya cara-cara menyiasati,” kata Roy, kemarin.

Selain tidak efektif, Roy menilai para provokator yang menjadi sasaran kebijakan sudah memiliki cara lain. Kebijakan ini juga dinilai merugikan masyarakat secara luas.

“Harusnya Kominfo benar-benar bisa selektif hanya mengenai mereka-mereka (para provokator) saja, bukan seluruh pengguna medsos di Indonesia. Kalaupun hanya ada 100-200 orang yang menggunakan medsos sebagai sarana untuk provokasi kemarin, mengapa kita-kita pengguna di Indonesia yang berjumlah 150 jutaan orang menjadi korbannya semua?” ujar legislator dari Partai Demokrat ini.

Baca juga : Dituding Curang, KPU Pastikan Terus Transparan

Sebelumnya diberitakan, seorang wartawan yang meliput aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019, menjadi sasaran peluru nyasar saat melakukan liputannya. Dia adalah Hasan, wartawan Kabartoday.co.id, yang sehari-hari meliput di wilayah DKI Jakarta. Hasan mengalami cidera terkena peluru nyasar yang diduga dilakukan oleh tim Resmob sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan KH Agus Salim, Jakarta Pusat persis samping Pos Polisi Sabang, Kamis (23/5). (DED)