LampuHijau.co.id - Indonesia selalu dihadapkan dengan permasalah klasik, salah satunya kenaikan harga kebutuhan pokok dan kelangkaan bahan pangan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Ibnu Multazam berpendapat, sebuah road map atau peta jalan pangan nasional diperlukan untuk mengatasi hal itu, dan akan membawa menuju kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

“Pasalnya, setiap menjelang hari raya Idul Fitri maupun hari-hari besar lain, seperti tahun baru, selalu terjadi fluktuasi harga pangan dan ketersediaan pangan itu sendiri. Hal ini memang terjadi berulang-ulang. Katakan lah sebagai masalah klasik,” tutur Ibnu Multazam dalam acara diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Ramadhan 2022 dan Kesiapan Bahan Pokok; di Media Center, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Menurutnya, langkah pemerintah dalam menangani fluktuasi harga dan kelangkaan pangan masih terkesan reaktif. Seperti bereaksi terhadap fluktuasi naik turunnya harga pangan misalnya dalam kasus kelangkaan minyak goreng.

Baca juga : Sabar Yah! Pemekaran Subang Wilayah Utara Masih Butuh Waktu Cukup Panjang

“Semua bereaksi untuk menemukan jalan keluar atas kenaikan harga minyak goreng secara mendadak. Sayangnya, road map tersebut belum jelas disampaikan oleh pemerintah kepada kita, apa roadmapnya,” ujar Politisi PKB ini.

Ia pun memberi contoh tentang harga holtikultura yang tidak naik, tidak fluktuatif. Tetapi di tingkat petani itu harganya justru hancur-hancuran. Indikasinya adalah dari barang impor.

“Di sisi lain, kalau pemerintah ditanya menjelang lebaran bagaimana kondisi pangan, jawaban pemerintah 'cukup',” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuarina mengatakan, jika masalah ini masalah klasik seharusnya pemerintah sudah bisa mengantisipasinya. “Kenaikan dan kelangkaan harga sembako itu sudah rutin biasanya menjelang Ramadhan, menjelang Idul Fitri dan hari-hari besar nasional lainnya. Setiap tahun ini mestinya bisa diantisipasi 6 bulan sebelum Ramadhan sehingga harganya tidak naik dan barangnya tidak langka,” terangnya.

Baca juga : Dukung Petani Milenial, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Maksimalkan IoT

Untuk itu, dia minta pemerintah tidak menggunakan cara-cara yang biasa dalam mengatasi kenaikan harga dan kelangkaan sembako ini. Tapi, cara-cara yang luar biasa untuk melindungi masyarakat.

“Harga migor jangan diserahkan ke keekonomian pasar. Makanya, Komisi VI DPR akan terus memantau pergerakan harga dan ketersediaan sembako di masyarakat,” katanya.

Sementara Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy menegaskan, jika migor tidak masuk dalam Tupoksi Badan Pangan Nasional. "Di bawah kewenangan Badan Pangan Nasional antara lain; daging sapi/kerbau, daging ayam, telur, bawang merah/putih, telur, cabai besar/rawit, beras, jagung, kedelai, dan gula. Di mana untuk stok selama Januari-Desember 2022 ini aman,” ungkapnya.

Dikatakannya, untuk kedelai yang masih impor karena produksi dalam negeri masih kurang, dan kini sudah mulai menanam di 2.400 hektare tanah yang akan menghasilkan 800 ribu ton, agar secara bertahap bisa mengurangi impor.

Baca juga : Pemulung Kampung di Majalengka Minta Cak Imin Perjuangkan Nasib Mereka

“Jadi, tugas utama Badan Pangan ini adalah untuk penguatan, ketersediaan, stabilisasi harga dan keamanan pangan. Sedangkan beras yang impor, biasanya beras khusus. Kalau yang biasa untuk dalam negeri stoknya sudah cukup bahkan lebih,” pungkasnya. (Asp)