Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan warisan atau legacy yang baik sebagai seorang pemimpin, saat mengakhiri jabatannya selama dua periode pada 2024 mendatang.
Jokowi, dikatakannya, perlu menyiapkan pemimpin Indonesia berikutnya melalui Pemilu 2024, yang mampu menghadapi krisis berlarut yang jauh lebih berat dari sekarang. “Alasan terbesar melakukan pemilu tepat waktu adalah karena krisis besar itu membutuhkan pemimpin baru. Alasan terbesarnya disitu, bukan justru dipakai sebagai alasan untuk menunda pemilu,” tutur Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk 'Gaduh Siasat Tunda Pemilu 2024. Menakar Manuver Elit Politik', Rabu (30/3/2022) petang.
Dalam diskusi yang digelar secara daring ini, Anis Matta mengatakan, sejak awal pandemi dua tahun lalu, ia sudah mengingatkan, bahwa setelah pandemi akan ada krisis ekonomi, kemudian berlanjut pada krisis sosial dan politik secara global. Menurut dia, perang antara Rusia-Ukraina yang tidak diprediksi sebelumnya akan menjadi disrupsi besar dalam tatanan global, dan memperdalam krisis ekonomi yang sudah ada.
“Dan saya percaya pada 2024 nanti, krisis yang jauh lebih besar akan terjadi. Justru itu menjadi sebab, kenapa kita membutuhkan pemilu tepat waktu,” tegasnya.
Baca juga : ORMAS PROJO: Pemerintahan Jokowi Harus Menuntaskan Agenda Rakyat
Untuk itu, Anis Matta mengajak semua elite tidak memaksakan ide penundaan pemilu. Karena selain ditolak rakyat, secara konstitusi juga tidak memberi ruang saat ini. “Ini berarti ada perceraian antara elit dengan rakyat, elit sudah benar-benar bercerai dengan rakyatnya. Karena elite tidak bisa lagi memahami apa yang dirasakan kegalauan, kekhawatiran, kemarahan, dan kesedihan publik ini benar-benar seperti terabaikan,” tambahnya.
Jika hal ini terjadi, Anis Matta mengkhawatirkan peristiwa jatuhnya Presiden Soekarno, Soeharto, dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bakal berulang terjadi lagi pada Presiden Jokowi. Jokowi bisa dijatuhkan oleh rakyat, apabila menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatanya.
“Kan dulu salah satu ide dari pembatasan masa jabatan, karena Pak Harto (Soeharto) terlalu lama. Kita harus menghindari turunnya presiden-presiden kuat dengan tragedi. Bung Karno turun dengan tragedi, Pak Harto turun dengan tragedi, dan kita lihat Gus Dur yang mengeluarkan Dekrit, juga diturunkan dengan tragedi,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni mengatakan, ada upaya dari elite-elite tertentu untuk terus membangun narasi populis kepemimpinan, seperti terlihat dari deklarasi Presiden Joko Widodo 3 periode oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) beberapa waktu lalu.
Baca juga : Tanggal Pemilu Belum Pasti, Pakar Politik: KPU Harus Tegas dan Mandiri Kasih Keputusa
“Ada beberapa cara bagi untuk menghindar dari pembatasan, yaitu pertama, amandemen konstitusi, dan kedua, membuat konstitusi baru. Ketiga itu, placeholder president, jadi presiden boneka untuk kemudian menjalankan sebenarnya kekuasaan yang dikendalikan oleh orang yang berada di belakang dia. Yang keempat itu delay election, menunda pemilu,” ujar Titi Anggraeni.
Menurut Titi Anggraeni, narasi yang paling sering digunakan untuk menghindar dari pembatasan masa jabatan adalah populisme kepemimpinan untuk melanggengkan kekuasaan. “Bahwa ada presiden yang sangat baik, yang bekerja untuk pembangunan dan kemudian kalau ini berhenti akibat adanya pembatasan masa jabatan, maka kerja-kerja baik itu berhenti,” ungkapnya.
Dari narasi itulah beberapa cara memperpanjang masa jabatan di atas dilakukan. Namun dia mengingatkan bahwa populisme kepemimpinan ini justru akan menghadirkan sebuah krisis bagi negara. Titi mencontohkan kudeta militer yang terjadi di Guinea.
“Ini kita tidak menghendaki itu karena, sekali lagi, data-data menyebutkan bahwa negara-negara yang kemudian menghindari pembatasan masa jabatan dan berbagai strategi, kemudian akan masuk kepada krisis demokrasi yang berujung kepada krisis ketatanegaraan, dan bahkan berdampak pada krisis ekonomi karena dianggap sebagai situasi yang mengakibatkan instabilitas,” terang Titi.
Sementara Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar meminta komitmen dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru periode 2022-2027, yang akan dilantik pada Senin, 11 April mendatang untuk menegaskan komitmennya dan menegakkan demokrasi dengan menolak ide penundaan Pemilu 2024.
“Ditagihkan kepada KPU juga supaya dia punya komitmen untuk tetap mengawal yang namanya pemilu, mengawal proses peralihan kepemimpinan. Kalau kita baca, beberapa buku literatur mengatakan Pemilu itu adalah kudeta yang paling konstitusional,” ujar Zainal Arifin.
Zainal menjelaskan, melalui pemilu rakyat bisa menggulirkan rezim yang dianggap tidak sungguh-sungguh menjalankan amanat konstituennya. “Kenapa pemilu itu harus ada ya karena itu adalah hak kita yang harus kita tagihkan kepada negara, untuk bisa gunakan menjewer pemimpin yang tidak serius, partai-partai yang tidak serius, kepemimpinan negara yang tidak pro pada rakyat,” pungkasnya. (Asp)
