LampuHijau.co.id - Mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu memastikan tidak akan mengundurkan diri dari bursa Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta. Dia mendorong Panitia Khusus (Pansus) Cawagub DKI agar segera melakukan pemilihan.

"Ya, kan belum ini. Di Senayan juga belum dilantik. Kalau pemilihan sebelum 1 Oktober ya, nggak ada alasan juga untuk saya mundur. Tapi kan belum dilantik DPR RI. Ya, mudah-mudahan lah itu temen-temen di dewan bisa cepet menyelesaikan pansus," ujar Syaikhu di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Baca juga : Syaikhu Terpilih DPR RI, Agung Yulianto Kandidat Kuat Wagub DKI Gantikan Sandi

Dia mengaku akan mengikuti mekanisme apapun yang ditetapkan Pansus Cawagub bentukan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Dia berharap, Pansus Cawagub bisa segera menentukan panitia pemilihan sesuai aturan perundang-undangan, sehingga cawagub yang diajukan segera disepakati.

"Sudah terlalu lama. Sementara persoalan di DKI banyak hal yang harus ditangani. Ya, kita membantu, prinsipnya sebagai wakil gubernur membantu gubernur dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga berbagai tugas beliau ini itu akan mengarah fokus kepada pencapaian RPJMD," kata Syaikhu.

Baca juga : PKS Runner Up Pileg di Jakarta, DPRD Incumbent Ngantor Lagi di Kebon Sirih

Diakuinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah banyak terjun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan di Ibu Kota. Terlebih saat terjadi kerusuhan pada 21-22 Mei kemarin. Dia mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menggratiskan biaya kesehatan bagi korban kerusuhan yang ditangani rumah sakit.

"Misalnya tadi terkait dengan pembiayaan Pemerintah DKI menanggung biaya para korban dan sebagainya. Saya kira ini karena memang teritori DKI ya, tentu jadi luar biasa penanganan Pemprov," ucapnya.

Baca juga : Waketum PAN Minta Aktor Intelektual Rusuh 22 Mei Ditangkap

Mengingat proses Pemilihan Presiden belum tuntas, dia berharap ada tindakan preventif yang disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi demonstran. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta harus mendekati simpul-simpul massa melalui koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat.

"Artinya, pendekatan kepada simpul-simpul masa tokoh yang bisa mengedepankan berbagai fungsi dialogis yang agak tersumbat mungkin terfasilitasi dipertemukan. Jadi, banyak hal yang sesungguhnya dengan terbukanya dialog mungkin banyak persoalan persoalan yang bisa terselesaikan," tuturnya. (ULI)