LampuHijau.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui, pihaknya telah membatalkan pertemuan dengan Bawaslu dan KPU di Kota Balikpapan. Hal itu dilakukan untuk menghindari isu liar yang berkembang jika dirinya memimpin rapat penundaan Pemilu.

“Ya, itu kita batalkan. Karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan, padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap,” tutur Mahfud dalam keterangan rilisnya, Minggu (20/3/2022) kemarin.

Baca juga : Operasi Jaran Lodaya, Polres Subang Ringkus Sembilan Pelaku Curanmor dengan Menyita Puluhan Kendaraan

Ditegaskannya, pemerintah tetap fokus mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. “Jadi, pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres, serta legislatif dan Pilkada serentak. Urusan Parpol di DPR silahkan lah. Kita akan tetap bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya,” terangnya.

Menurut Mahfud, diskusi penundaan Pemilu di Partai Politik, DPR, LSM, dan Ormas, merupakan hal lumrah. Kendati begitu, pemerintah ia sebut akan tetap menyiapkan Pemilu serentak.

Baca juga : NasDem Subang Bakal Berkoalisi dengan Partai Lain di Pilkada 2024

“Bahwa Partai Politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” tegas Mahfud.

Sementara di era demokrasi saat ini, masyarakat dikatakannya memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat, berbeda dengan zaman Orde Baru, di mana partai politik hingga LSM dibungkam.

Baca juga : Bupati Cirebon Buka Rakor Penyusunan LPPD dan LKPJ

“Ini negara demokrasi, dulu zaman Orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dulu semua ditegur. Sekarang, bicaralah,” pungkas Mahfud. (Asp)